Yesterday at 9:19pm
Rudi Hartono
Pada tanggal 9 Juli lalu, capres SBY sudah menyampaikan pidato kemenangan di hadapan seluruh media massa. Padahal, seperti kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pejabat resmi untuk urusan ini, belum juga merampungkan tugasnya; melakukan penghitungan, rekapitulasi, dan finalisasi. Tanpa merasa sedikitpun berdosa, SBY-Budiono lupa bahwa mereka memenangkan pemilu tanpa demokrasi sedikitpun.
Pada pemilu legislatif lalu, begitu banyak orang yang tercengan ketika Partai demokrat berhasil menaikkan perolehan suaranya tiga kali lipat atau 300%, sesuatu yang sangat sulit terjadi bila ada kompetisi politik yang demokratis. Dan sekarang ini, kemenangan SBY-Budiono, yang oleh semua lembaga survey ditaksir sekitar 60%, juga merupakan hal yang aneh, karena tidak disertai sebuah rasionalisasi ilmiah dari pemikiran politik manapun.
Baiklah, dalam artikel ini, saya mencoba mengangkat sejumlah arsitek yang bekerja di belakang layar, yang punya kontribusi besar kepada kemenangan SBY-Budiono. Mungkin, dalam beberapa hal, kelompok-kelompok inilah yang menjadi “invisible hand”nya SBY-Budiono untuk memenangkan pilpres.
Korporasi global dan Institusi Keuangan Internasional
Sejak memerintah, SBY merupakan presiden yang begitu bersahabat dengan kebijakan neoliberal. Mungkin, hal itu pula yang menyebabkan dirinya (pen, SBY) menjadi “the God Boy” bagi perusahaan raksasa dunia dan institusi keuangan internasional. The Times of India pernah mencatat, SBY adalah presiden yang dianggap paling ramah terhadap investasi asing.
Meski belum memegang bukti “otentik”, tapi kuat dugaan bahwa mereka inilah yang menjadi kekuatan terbesar di belakang SBY, terutama dalam hal financial. Seperti diketahui, SBY-Budiono tercatat sebagai capres paling miskin, tapi tercatat memiliki dana kampanye paling besar, yaitu Rp. 20 milyar. Kita pun akhirnya mengetahui, iklan kampanye SBY tersebar dimana-mana; TV, surat kabar, billboard, hingga alat peraga yang menyesaki setiap sudut negeri ini.
Selain itu, beberapa investor asing sangat memuji rencana presiden SBY untuk membersihkan nepotisme dan kronisme. Menurut SBY, pemerintahannya yang lalu masih diwarnai konflik kepentingan diantara para anggota kabinet dan pejabat negara yang terlibat bisnis. Untuk itu, SBY berjanji bahwa jika dia terpilih kembali, dia akan menyingkirkan kelompok kepentingan itu, dan menggantikannya dengan teknokrat.
Bagi investor asing, Indonesia masih merupakan surga “terbesar” bagi pengembang biakkan modal mereka. Selain jumlah tenaga kerja yang besar dan berupah murah, Indonesia juga punya sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan birokrasi yang penurut (baca, inlander). Tidak heran, meskiun investasi asing sempat merosot dalam beberapa tahun terakhir, tapi akan segera meningkat pada pertengahan 2009 ini, sekitar US$ 5,39 juta.
Bukan itu saja, pada tahun ini juga, dua raksasa industri dunia, yakni Volkswagen AG dan British American Tobacco PLC, sudah mengumumkan rencana investasi baru di negeri ini, segera setelah Yudhoyono kembali terpilih.
Selanjutnya, pujian juga datang dari institusi keuangan dunia. Selain IMF dan Bank Dunia yang memuji-muji sikap bersahabat SBY dan administrasinya—khususnya menteri keuangan, Sri Mulyani—dalam memperlakukan pasar financial, pujian juga datang dari sejumlah perusahaan financial dan lembaga investasi, seperti Goldman Sachs. Bahkan, sehari sebelum pemilihan, Goldman Sachs telah menaikkan peringkat Indonesia dalam hal iklim investasi, sebuah sinyal persahabatan, tentunya. Selain itu, Moody investor service juga segera menaikkan peringkat Indonesia dari “stabil” menjadi “baik”.
Dan bagi pemerintah AS, kemenangan SBY dapat diilustrasikan sebagai kemenangan seorang gubernur mereka di pemilu lokal. Dalam segala aspek, politik luar negeri Indonesia dibawah Yudhoyono selalu mensupport kepentingan AS, bahkan dalam forum-forum internasional yang berhadapan dengan dunia ketiga. Tidak heran, pada april yang lalu, Hillary Clinton menyampaikan pujian kepada SBY. Menurut Hillary, pemerintahan SBY merupakan sekutu terpenting AS dalam “perang melawan terorisme”.
Lembaga Pelaksana Pemilu dan Aparatus Pemerintahan
Dalam pemilu legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadi pihak tersendera mengenai kecurangan pemilu. Pada saat itu, KPU dianggap bermasalah karena beberapa hal; tidak mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksaan pemilu yang semrawut, dan KPU yang kurang independen (netral).
Bagi sejumlah pihak, kecurangan terbesar berpangkal kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain persoalan pengabaian dan penghapusan hak politik rakyat, DPT telah menjadi dasar dari berbagai modus operandi kecurangan, seperti penggelembungan suara, manipulasi, dan sebagainya.
Dalam pilpres ini, KPU dengan “sengaja” tidak mempersiapkan DPT dengan baik. Padahal, untuk menjalankan pemutakhiran data, KPU diberi uang operasional oleh negara sebesar Rp. 3 trilyun. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya 1999 dan 2004, rumah-rumah penduduk masih ditempeli “sticker” bergambar KPU dan nomor pemilih, sementara pada pilpres ini, hal itu tidak terjadi sama sekali.
Selain dicerca soal DPT, KPU juga dinilai bersikap tidak netral (baca, independen). Beberapa hari menjelang pilpres, KPU mengeluarkan spanduk sosialisasi yang menganjurkan contreng nomer dua. Selain itu, KPU juga mengeluarkan spanduk sosialisasi yang mendukung pilpres satu putaran. Ini merupakan bukti nyata.
Selain itu, berdasarkan SMS yang beredar luas (yang katanya dikirimkan oleh George Aditjondro) bahwa tim sukses SBY-Budiono (Fox Indonesia) sudah menguasai bagian programmer dan data entry KPU.
Di pihak lain, keterlibatan apparatus negara seperti TNI, POLRI, dan BIN juga sangat nyata pada pilpres ini. Pada beberapa hari yang lalu, menjelang pilpres, polisi berkali-kali merepresi aksi-aksi anti neoliberalisme, terutama jika bertepatan dengan kampanye SBY-Budiono. Selain itu, di Balikpapan, Polisi juga membubarkan kampanye Mega-prabowo karena bertepatan dengan kedatangan SBY. Padahal, jika mengacu pada jadwal resmi, hari itu memang merupakan jadwal kampanye tim Mega-pro.
Selain itu, meskipun analis politik seringkali mengulang-ulang bahwa kemenangan SBY adalah karena politik pencitraan, maka itupun tidak bisa disebut sebagai penyebab tunggal. Menurut saya, kemenangan ini ditopang oleh sebuah teknik penguasaan territorial yang mantap, dan Partai demokrat dan PKS belum bisa melakukan hal ini. Partai demokrat tidak punya struktur mengakar hingga ke teritori dan menancap kebawah, sementara PKS baru berpusat di perkotaan. Dalam sejarah Indonesia, militer lah salah satu kekuatan politik yang mempunyai penguasaan territorial hingga ke RT dan RW. Jadi, kuat dugaan bahwa ada keterlibatan apparatus negara, khususnya TNI/Polri, dalam menyumbang kemenangan bagi kubu neoliberal, SBY-Budiono.
Lembaga Survey
Kemenangan SBY-Budiono juga tidak lepas dari kerja-keras dari berbagai lembaga survey. Seperti diketahui, lembaga survey berhasil menjaga opini publik mengenai popularitas SBY-Budiono. Caranya, lembaga survey terus menerus memasang survey mengenai popularitas kubu neolib ini “tertinggi” di banding pesaingnya.
Dalam sebuah diskusi, Dr. Jeffrey Winters dari Northwestern University pernah mengatakan, pihaknya meragukan akurasi dan viliditas hasil survey-survey di Indonesia. Ia mengatakan, lembaga survey di Indonesia tidak pernah melakukan “random spot check” di lapangan setelah survei dilakukan untuk memastikan apakah pengambilan data betul-betul dilakukan di lapangan. Selain itu, menurutnya, lembaga survey di Indonesia tidak pernah netral dan independen, karena “kantong” mereka bergantung dari dana para kliennya.
Sebelumnya, Lembaga Survey Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani mengaku bahwa keseluruhan surveinya mengenai elektabilitas capres-cawapres Pilpres 2009 dibiayai oleh Fox Indonesia. Sedangkan diketahui Fox Indonesia merupakan konsultan kampanye SBY-Boediono. Ini hanya satu contoh.
Sama halnya dengan pooling, yang ditayangkan pada saat debat capres dan cawapres, sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara dari SMS yang sebenarnya. Jadi, jangan pernah berharap bahwa perolehan suara melalaui SMS itu merupakan hasil SMS dari para pemirsa. Semuanya itu telah diatur, terutama oleh mereka-mereka yang bekerja di belakang layar. Pada sebuah email di milis KAHMI diketahui, bagaimana pihak penyelenggara pooling (Media dan provider) bisa mengontrol SMS yang masuk, dan mengarahkannya untuk memenangkan capres tertentu. Untuk diketahui, seperti dituliskan di email itu, SBY-Budiono memenangkan pooling SMS dengan membayar sebuah perusahaan content provider dan menyiapkan sedikitnya 50 modem, dimana 1 modem berisi 5 -10 juta pulsa.
Cara kerja lembaga survey dan pooling dalam mempromosikan demokrasi liberal dan mempermaikan partisipasi politik rakyat, sudah pernah saya tuliskan dalam artikel saya berjudul “demokrasi di Kontes Britain’s Got Talent”. Tapi, hal ini akan saya uraikan lebih lanjut mengenai pembahasan peran media.
Hanya sehari setelah pemilu, lembaga survey sudah melangsir sebuah hasil akhir dari sebuah pemilu, yang diperoleh dari metode penghitungan cepat (Quick count). Meskipun hasil quick count berbeda tipis dengan hasil perhitungan manual KPU, seperti pada pemilu legislatif lalu, tapi itu bukan jaminan bahwa angka-angka yang disajikan benar adanya. Sebagai misal, pada tahun 2004, ketika syarat suara partai untuk pengajuan capres adalah 7%, maka suara partai demokrat pun benar-benar berkisar 7 %. Dan sekarang ini, ketika syarat pengajuan capres adalah 20%, maka perolehan suara partai demokrat pun melebihi 20%. Dan sekarang ini, ketika kubu SBY memaksakan pilpres satu putaran, maka hasil quick count pun bertengger di sekitar 60%. Apakah ini kebetulan atau rekayasa? Hanya tuhan dan kubu SBY yang tahu.
Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari hasil quick count ini; pertama, hasil quick count berupaya mengkondisikan kemenangan SBY dalam persepsi masyarakat. Jadi, misalnya, kalaupun terjadi manipulasi perolehan suara dalam penghitungan KPU, rakyat sudah punya pegangan bahwa SBY adalah pemenang, dan mereka tidak akan terbawa “provokasi” pihak oposisi atau pesaing SBY. Kedua, hasil “quick count” yang sebagian besar mengunggulkan SBY-Budiono, akan memperkecil ruang bagi munculnya gerakan protes terhadap pelaksanaan pilpres. Dengan berpegang pada hasil survey, kubu SBY-Budiono sangat mudah menggirim persepsi publik bahwa mereka yang memprotes kecurangan pemilu hanyalah barisan “sakit hati”.
Keberpihakan Media
Media memberikan kontribusi penting kepada kemenangan SBY-Budiono bukan hanya pada detik-detik terakhir menjelang pilpres, tapi sudah berlangsung lama saat media selalu memposisikan baik pemerintahan SBY. Sebagai misal, ketika pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan kurang populer, dan mengundang gerakan protes dimana-mana, media turun tangan mengatasi persoalan dengan memanipulasi keadaan dan mendiskreditkan oposisi dan gerakan protes.
Memang, menjelang detik-detik terakhir pilpres dan beberapa hari setelah pilpres, media memperlihatkan dukungan nyata terhadap kubu neoliberal, SBY-Budiono. Pada masa kampanye lalu, beberapa TV swasta nasional menolak iklan kampanye Mega-Prabowo yang tajam mengeritik kebijakan neoliberal pemerintah berkuasa, padahal iklan ini sudah lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
Pada kenyataannya, beberapa TV swasta nasional tersebut menyiarkan pidato SBY yang berisikan kampanye politik, dengan durasi yang cukup panjang. Mungkin itu beberapa pihak menyebut ini sebagai bentuk “kecolongan”, tapi kok kejadian seperti ini terjadi berulang kali.
Paska pilpres, dimana KPU belum mengumumkan sang pemenang, media secara bersahut-sahutan telah menobatkan SBY-Budiono sebagai pemenang pilpres, hanya dengan berpegang kepada hasil quick count. Selain itu, media tidak jarang melempar sinisme dan pandangan negatif terhadap protes-protes pesaing SBY mengenai kecurangan pemilu. bahkan, jika anda menyaksikan beberapa tayangan TV swasta nasional (khususnya TV one dan Metro TV), dan terkadang dengan nada mengejek, mereka menganjurkan kepada pihak yang kalah agar legowo untuk mengakui kekalahan dan mengutamakan kepentingan bangsa.
Dalam beberapa kejadian terakhir ini, saya mencatat beberapa hal;
pertama, media telah berpihak kepada kaum elit dan pebisnis besar. Dalam pro-kontra neolib, misalnya, media terlihat jelas mendiskreditkan kelompok anti-neoliberal sebagai pendukung kubu kandidat tertentu. Selain itu, media juga tidak jarang menghakimi “program-program kerakyatan” yang diajukan kandidat diluar SBY-Budiono, sebagai sekedar janji politik belaka. padahal, seharusnya memberikan tempat kepada kandidat dan rakyat untuk memperdebatkan program tersebut, mengikat kontrak politik, hingga mengontrol janji-janji ini.
Di rakyat merdeka, misalnya, pada edisi 28 juni 2008, diangkat pemberintaan mengenai kampanye Mega-pro di gelora Bung karno, kemudian ditambahkan sebuah berita photo yang kurang baik, dimana Mega dan prabowo kelihatan sedikit miring kedepan (baca, terdorong kedepan) karena mobil bus di rem, sepertinya. Sementara itu, pada sisi bagian bawah, terdapat berita gambar Budiono sedang meminta air putih, yang mengesankan Budiono sebagai orang sangat sederhana. Dalam hal pemberitaan pun demikian, sering sekali saya menemukan nada sinis terhadap program capres di luar SBY-Budiono, terutama program yang anti neoliberal dan program yang berbau kemandirian bangsa. Sebaliknya, mereka sering mengulas soal kesederhanaan hidup pribadi SBY dan Budiono.
Kedua, dalam beberapa hal, media aktif mendepolitisasi kehidupan politik rakyat, dengan melemparkan sinisme dan antipati terhadap hal-hal yang berbau politik. Di kolom-kolom media cetak, kita tidak akan kesulitan menemukan pujian yang berlebihan terhadap angka golput yang besar, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap para politisi dan partai politik.
Media begitu aktif menanamkan konsumtifisme atau konsumerisme. Ini bukan saja untuk memicu konsumsi, sehingga tercipta proses akumulasi profit berkelanjutan, tapi juga bertujuan untuk membunuh nilai-nilai kolektifisme, sosial, dan hal-hal yang berbau ideologi.
Sebetulnya, beberapa faktor lain juga terindikasi menguntungkan atau memberi kontribusi kepada kemenangan SBY, seperti LSM/NGO. Dalam beberapa kasus, ada beberapa LSM yang memang secara terang-terangan mendukung SBY, khususnya LSM pemerintah seperti LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Tapi, pada sudut yang lain, beberapa LSM sebetulnya tidak menyampaikan dukungan apapun kepada SBY, tetapi memberikan keuntungan kepada pada kubu neoliberal ini pada penggunaan dan kampanye isu spesifik, khususnya korupsi dan HAM.
Dalam isu korupsi, SBY-Budiono punya komitmen kuat untuk menghabisi korupsi. Tapi, disini, tekanan pemberantasan korupsi ala SBY bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik bagi investasi, untuk menyenangkan investor. Sebaliknya, rakyat berharap agar pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya bisa menyelamatkan keuangan negara, sehingga dapat dipergunakan membiayai kesejahteraan rakyat. Hanya saja, dalam putaran kampanye pemilu, isu ini dapat dicolong kubu SBY-Budiono untuk mendukung kampanye pemerintahan bersihnya.
Sementara pada isu HAM, seperti yang kita perhatikan, tekanan utamanya hanya berputar-putar pada pelanggaran HAM di kurun waktu 1996-1998, tidak menyeluruh, dan kurang menyebut andil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, perspektif HAM yang diungkapkan sangat sempit, dan tidak menjangkau pada persoalan-persoalan hak ekosob. Akhirnya, kejadian-kejadian atau penindasan ekonomi dibawah neoliberal, seperti pembakaran 700 rumah dan penembakan petani Suluk Bongkal, penggusuran PKL dan pemukiman kumuh, serta kejahatan ekonomi lainnya, tidak dimasukkan sebagai bagian dari pelanggaran HAM oleh pemerintahan neoliberal, SBY-Budiono.
Ada yang menarik dalam debat soal hasil pilpres di metro TV, pada hari Kamis (9/7/09), dimana Rachland Nashidik, direktur Imparsial juga menjadi komentatornya. Dia menganggap, bahwa kemenangan SBY-Budiono adalah bukti bahwa rakyat Indonesia bukanlah tipe masyarakat yang cepat lupa (Maksudnya, lupa terhadap kasus pelanggaran HAM Prabowo dan Wiranto).
Rachland lupa bahwa kemiskinan, pengangguran, dan kesengsaraan yang ditumbulkan oleh neoliberal adalah sebuah pelanggaran HAM. Bahkan, mengutip Jeffrey Winter, kemiskinan yang dirasakan oleh ratusan juta orang dan berakumulasi selama bertahun-tahun (sering berakhir dengan bunuh diri) merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu, kecurangan pemilu yang nampak di depan mata, jelas merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan demokrasi.
*****
Gambaran diatas masihlah bersifat umum. Ini hanya melukiskan kembali bagaimana permainan-permainan di belakang layar kadang lebih menentukan hasil akhir. Selain itu, saya tidak bermaksud membuat kesimpulan yang tidak berimbang; bahwa kemenangan SBY sepenuhnya terjadi karena faktor –faktor ini, sambil melupakan kelemahan-kelemahan yang juga nampak pada gerakan anti-neoliberalisme.
Dalam kesempatan yang lain, kita juga perlu mendiskusikan kelemahan strategi gerakan anti neoliberal di Indonesia. karena, seandainya ada gerakan anti neoliberal yang cukup kuat, maka peluang kemenangan kubu neoliberal tentu lebih kecil.
RUDI HARTONO, peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pengelola jurnal Arah Kiri, dan Berdikari Online.
Arsitek Di Belakang Kemenangan Kubu Neoliberal
Diposting oleh SPARTAN Sumatera UtaraJakarta - Pernyataan Menhan Juwono Sudarsono yang mengatakan 60 % pemilih mendukung SBY saat Pilpres masih berlangsung dinilai sebagai perbuatan yang tidak fair. Bahkan diendus ucapan Menhan merupakan sandi intelijen.
"Pernyataan itu sandi mungkin dalam intelijen. Yang dimaksudkan untuk mengamankan suara SBY dalam angka-angka itu," ujar Tim Sukses JK-Wiranto Indra J Piliang.
Indra mengatakan dalam diskusi bertajuk 'Mengukur Kualitas Pilpres 2009' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2009).
Menurut Indra, netralitas TNI yang selama ini didengung-dengungkan juga masih memihak incumbent. Padahal Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menginstruksikan anak buahnya untuk tetap di kandang saat Pilpres.
"Janji untuk menempatkan TNI di barak-barak juga tidak terjadi. Di Papua TNI malah menjaga di belakang TPS," ungkap Piliang.
Dari ditemukannya kecurangan tersebut, tim JK menilai ada ketakutan yang berlebihan dari incumbent. "Kalau mau menang ya menang. Tapi jangan pakai cara seperti ini dong!" cetusnya.
Di tempat yang sama, menanggapi ucapan Indra, kubu SBY-Boediono membantahnya.
"Saya tidak pernah mendengar statement Pak Menhan tersebut. Saya juga tidak melihat ada TNI di sana," ujar Anggota Tim Sukses SBY-Boediono Syarif Hasan, yang juga Ketua FPD DPR ini .
Diskusi tersebut juga dihadiri anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Sitorus dan tim sukses Mega-Prabowo Arif Budimanta.
( nik / iy )
Nograhany Widhi K - detikPemilu
Jakarta - Sekitar 500 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), aktivis 98 dan Prodem akan mendemo Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo akan digelar setiap hari. Mereka menuntut hasil Pilpres dibatalkan karena inkonstitusional.
"Banyak, dari Prodem, angkatan 98, beberapa lagi korban 27 Juli, PDIP, macam-macamlah. Ini sudah nggak bicara partai, ini bicara elemen masyarakat yang kami rajut dalam kesatuan aksi," ujar Koordinator Kesatuan Aksi Tolak Pilpres Inskonstitusional, Budi Mulyawan kepada detikcom, Jumat (10/7/2009).
Menurut Budi, aksi yang akan dilakukan di depan Gedung KPU, pukul 14.00 WIB nanti melibatkan 500 orang. Rencananya aksi ini akan digelar tiap hari dengan jumlah massa yang terus meningkat.
"Targetnya kalau memang nanti bisa difasilitasi bertemu KPU meminta Pemilu yang kemarin dibatalkan. Karena menurut kami itu (hasil Pilpres) inkonstitusional apalagi dengan produk hukum MK terakhir," imbuh pria yang juga menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini.
Menurut Budi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencontreng tidak menyelesaikan akar masalah. Daftar pemilih tetap (DPT) masih saja carut marut.
"MK juga tak punya kewenangan dalam regulasi. Kewenangannya cuma meninjau masalah konstitusi dan menyelesaikan sengketa Pemilu Pilpres. Yang mengeluarkan regulasi bukan MK. MK melebihi kewenangannya, karena itu cacat (hasilnya)," gugat Budi.
Bukankah permintaan mencontreng dengan KTP juga disampaikan pihak Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto?
"Ya itu kan rentetan, bukan akar masalah. Ketika DPT bermasalah sehingga timbul rentetan tuntutan lain yaitu masalah KTP. Sampai hari ini DPT bermasalah tapi penyelesaiannya nggak jelas. Keputusan (tentang KTP) itu capres seolah anak kecil yang dikasih kembang gula," jelasnya.( nwk / iy )
Friday, 16 January 2009
PEMATANGSIANTAR (SINDO) – Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Pematangsiantar berunjuk rasa ke DPRD dan Kantor Wali Kota Pematangsiantar.
Mereka menuntut diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Koordinator aksi Randy Syahrizal dalam orasinya menyatakan pentingnya Perda Jamkesda segera diterbitkan. Aturan itu memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang luput dari pendataan Jamkesmas. Massa SRMI hanya bisa menyampaikannya di depan pintu gerbang DPRD.Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polresta Pematangsiantar menghadang mereka.Kekecewaan massa SRMI bertambah lagi setelah aspirasi mereka tidak diterima anggota Dewan.
Seusai melakukan aksinya di Gedung Dewan, massa SRMI melanjutkan aksinya di Kantor Wali Kota Pematangsiantar. Delegasi pengunjuk rasa diwakili Randy Syahrizal dan Reynold Sinaga diterima Asisten I Setda Pemko Pematangsiantar Lintong Siagian. Kepada delegasi SRMI,Lintong menyatakan bahwa Pemko Pematangsiantar siap menyikapi aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa.
Bahkan,dia meminta SRMI membantu membuat draf Perda Jamkesda untuk dibahas bersama-sama kembali. Pemko Pematangsiantar juga meminta SRMI mendata masyarakat miskin yang luput dari pendataan Jamkesmas. (ricky hutapea)
Rakyat Miskin Datang, DPRD Siantar "Tidur"
Written by Redaksi Web
Saturday, 17 January 2009 00:49
Nasib orang miskin identik dengan kata "malang". Seperti di Kota Pematangsiantar. Ketika ingin menyampaikan aspirasi, Jumat (16/1) tak seorangpun anggota DPRD Pematangsiantar bersedia "menampung".
Saat itu mereka hanya bisa menjerit, dan menyaksikan sikap dewan yang masih juga "tidur", saat berurusan dengan kepentingan rakyat miskin. Tak satupun anggota dewan terlihat hadir di kantornya.
Sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan orang miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi gedung DPRD Pematangsiantar. Sayang, SRMI hanya berhadapan dengan Sekwan Magmuis Manjerang, yang tidak dapat mengambil kebijakan apapun, terkait tuntutan SRMI.
Kehadiran orang orang miskin ini, memang dipandang sebelah mata oleh elit politik dan elite pemerintahan di Pematangsiantar. Mereka hanya diperbolehkan berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPRD dan didepan kantor Walikota.
Tetapi, ketika kelompok lain yang berdemo, terlihat bebas bebas saja keluar masuk pintu gerbang DPRD maupun kantor Walikota. Hal ini terjadi ketika unjuk rasa beberapa waktu sebelumnya. Bahkan pernah, ada massa yang diduga dari kelompok elite penguasa, dengan beraninya menyegel kantor dewan.
Dalam aksi unjukrasa kemarin, sesungguhnya tuntutan SRMI merupakan hal yang patut untuk diperhatikan oleh eksekutif maupun legislatif.
Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan pendataan ulang tentang peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Mereka mendesak dewan menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) tentang Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).
Dalam pandangan SRMI yang dikordinir Randy Sahrizal, dana untuk Jamkesmas disediakan pemerintah pusat sebanyak Rp 4,6 triliun. Dana sebanyak itu untuk menggratiskan 76,4 juta rakyat miskin berobat, ketika sedang sakit.
Namun yang menjadi masalah, masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tidak terdata sebagai peserta Jamkesmas. Karena itu, SRMI mendesak pemerintahan di Kota Pematangsiantar untuk menampung anggaran jaminan kesehatan rakyat miskin di APBD (Anggaran Pendapatan Daerah).
Puluhan massa SRMI hanya bisa menyampaikan aspirasi di batas pintu gerbang gedung dewan dan kantor walikota Pematangsiantar.
Â
M Gunawan Purba - Lintong Siahaan | Global | Pematangsiantar
Berdikari
Online, Siantar : siapa bilang rakyat miskin hanya
bisa demonstrasi tanpa mengajukan solusi. Hari ini, sekitar 40-an rakyat miskin
yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Siantar, menggelar
aksi massa di depan kantor Pemkab dan DPRD Siantar sambil membawa
proposal alternatif berupa draft Perda Jamkesda. Seperti diketahui, sebelumnya
SRMI Siantar sudah menggelar aksi, dimana mereka menuntut Pemkab dan DPRD
Siantar untuk membuat perda Jamkesda. Perda ini, menurut mereka, diharapkan
akan menjadi payung hukum untuk menjamin hak-hak rakyat miskin memperoleh akses
terhadap kesehatan gratis. Aksi ini dipimpin oleh Randy Syahrizal yang juga Caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR).
SPARTAN SIANTAR - SIMALUNGUN LAKUKAN LONGMARCH
.jpg)
Info terbaru SPARTAN:
Sebanyak 12 Relawan SPARTAN, 5 diantaranya adalah Caleg Partai Bintang Reformasi (PBR) mengadakan Longmarch (Aksi Jalan Kaki) untuk ke 6 kalinya, dengan membagikan selebaran dari rumah kerumah dan perkampungan. kali ini dengan jarak tempuh 97 Km, dimulai dari Haranggaol, Seribu Dolok, Rakut Besi, Tiga Runggu, Raya dan Siantar, dengan memakan waktu 4 hari. aksi ini juga diikuti oleh:
1. RANDY SYAHRIZAL, Caleg PBR utk DPRD Siantar, Dapem 1, No. 2
2. SOFYAN SAURI, Caleg PBR utk DPRD Sumatera Utara, Dapem Sumut 9, No. 5
3. DAVIDSON SILALAHI, Caleg PBR utk DPRD Simalungun, dapem 5, No. 5
4. FRANSISKUS SILALAHI, Caleg PBR utk DPRD Simalungun, dapem 3, No. 5
5. JAKPAR, Caleg PBR utk DPR-RI, Dapem Sumut 3, No. 4
baca selengkapnya di:
http://randy-syahrizal-stn.blogspot.com, atau http://berdikari online.com
trims,
RANDY SYAHRIZAL
0812 6026 9580SPARTAN NEwS
Ulasan: Alat Politik Baru dideklarasikan | Berdikari Online
Ulasan: Alat Politik Baru dideklarasikan
Minggu, 22 Februari 2009 | 09.30
Berdikari Online, Jakarta : Lebih dari 1.500 massa rakyat miskin, yang terdiri dari perwakilan tingkat kampung, kampus, pabrik, mengikuti dengan antusias deklarasi Sukarelawan Perjuangan Rakyat untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) bertempat di auditorium perpustakaan nasional, Jakarta (22/02/08). Mereka merupakan refresentasi dari organisasi-organisa
Tema dari deklarasi alat politik baru ini; bangun pemerintahan koalisi persatuan nasional untuk kemandirian bangsa". Selain itu, tiga banner besar, bertuliskan; nasionalisasi perusahaan tambang asing, penghapusan utang luar negeri, dan bangun pabrik (industrialisasi) nasional untuk kesejahteraan rakyat, terpampang jelas di dalam ruangan.
Menurut Rio Ayudia Martin, ketua panitia pelaksana deklarasi alat politik baru ini mengatakan, sebetulnya panitia berencana menggelar acara ini digelora Bung Karno, dengan menghadirkan puluhan ribu massa, hanya saja karena hambatan logistik dan teknis sehingga dipindahkan ke perpusnas. Seluruh dana yang dipergunakan dalam acara ini berasal dari dana juang, yakni dana yang dikumpulkan sendiri oleh rakyat melalui kegiatan menabung di rakyat miskin dan organisasi-organisa
Anti-Imperialisme
Agus Jabo Priyono, yang terpilih sebagai koordinator SPARTAN mengatakan, berkali-kali pemilu dilaksanakan, bahkan pemilu 1999 dan 2004, kekuasaan politik yang terbentuk tidak pernah berdiri memihak pada rakyat. Selama ini, rakyat masih ditaruh diluar kekuasaan. Sebaliknya, kekuasaan politik yang terbangun justru menjadi penopang dan kaki-tangan dari imperialisme. Menurutnya, bangsa
Di bidang politik, praktek penjajahan asing berlansung melalui keterlibatan asing dalam menentukan poros politik Indonesia, kemudian penyusunan UU (legilslasi) banyak memuat kepentingan penjajahan asing (imperialisme)
Bagi Agus Jabo, seluruh kekuatan-kekuatan progressif yang selama ini telah berjuang mati-matian dalam menghadapi imperialisme, baik di jalanan maupun di parlemen, perlu merangkai sebuah koalisi persatuan yang lebih strategis, programatik, dan mengakar pada
Sekarang ini, SPARTAN sudah berdiri di kota-kota di berbagai wilayah
Dukungan solidaritas datang dari Ririn Sefsani, merupakan salah seorang anggota Dewan Nasional WALHI. Dalam orasi politiknya, Ririn menandaskan bahwa kemiskinan rakyat yang berjalan pararel dengan kerusakan ekologis merupakan bukti kerakusan system neoliberalisme. Ia menandaskan perlunya memperluas perjuangan anti neoliberalisme dan anti imperialisme di segala lini.
Kemandirian Nasional
SPARTAN menegaskan, perjuangan terdekat dan harus dituntaskan oleh rakyat
Dalam pemilu 2009, SPARTAN mendukung dan memperjuangkan sebanyak 590 aktifis kerakyatan, yang meliputi DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II. Selain itu, alat politik baru ini akan terlibat aktif dalam mendorong terbentuknya koalisi alternatif, yang disebut Koalisi Persatuan Nasional untuk kemandirian bangsa, yang menghimpun bukan saja organisasi pergerakan, tetapi juga partai-partai dan tokoh-tokoh politik nasional yang kritis, anti-neoliberal, dan pro-kemandirian bangsa.
Meskipun belum muncul kekuatan politik alternatif yang signifikan, tetapi bagi Agus Jabo, metode-metode "infanteri", mendatangi rumah-rumah rakyat, berdiskusi dengan rakyat dimana saja, serta aksi-aksi longmarch dan jalan kaki para aktifis SPARTAN, akan menyadarkan rakyat akan pentingnya terjun dalam perjuangan politik dan memperkuat alat politik alternatif.
Hal senada disampaikan oleh Marlo Sitompul, ketua umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), kerja gigih dan tak kenal menyerah dari para relawan rakyat miskin akan dapat mengubah politik Indonesia, yang sekarang ini patuh pada neoliberalisme, menjadi lebih mandiri, berdaulat, dan kerakyatan. Ia meminta para aktifis rakyat miskin untuk tetap mengaktifkan kerja-kerja advokasi dan pembelaan rakyat sebagai jalan memperlebar struktur organisasi. Tetapi, rakyat miskin juga harus aktif dalam memanfaatkan dan menggunakan ruang-ruang politik untuk masuk dalam kekuasaan.
Sedangkan Benediktus Adu, seorang sopir angkot yang menjadi calon DPD DKI Jakarta mengatakan, rakyat miskin perlu memanfaatkan semaksimal mungkin proses pemilihan (elektoral) untuk memenangkan ratusan caleg aktifis. Menurut pak Benny (sapaan akrabnya, red), kehadiran para aktifis pada lembaga parlementer akan memperluas perjuangan anti neoliberalisme, tidak hanya di jalanan (ekstra-parlemen) tetapi juga di ruang-ruang politik formal, sehingga rakyat miskin yang sudah lama dijauhkan dari ruang politik akhirnya dapat kembali memanfaatkan ruang tersebut.
Politik Kerakyatan
Dalam orasinya yang berapi-api dan mendapat gemuruh tepukan tangan dari
Menurutnya, para caleg aktifis akan dikontrol dan bertindak atas dukungan rakyat. Di parlemen, para caleg aktifis akan menampilkan praktik politik berbeda dengan caleg-caleg pada umumnya. Sebagai misal, para caleg aktifis akan menyampaikan kebusukan-kebusukan proses legislasi yang merugikan rakyat, dan akan terlibat dalam aksi-aksi rakyat.
"jika nanti kawan-kawan ini terpilih, jangan ragu-ragu untuk melemparkan gelas kepada elit dan pejabat korup yang mencoba menipu rakyat, pada saat siding-sidang parlemen"; teriak Marlo.
Berikut beberapa komitmen politik caleg aktifis di parlemen;
1. Membuat Laporan berkala mengenai kerja-kerja di badan parlemen;
2. Bersedia memotong gaji sebanyak 50%, dimana pengelolannya diserahkan kepada partai dan organisasi-organisa
3. Melakukan aksi walk out dan bergabung dengan aksi-aksi rakyat pada sidang-sidang DPR yang mencoba meloloskan perundangan yang tidak berpihak kepada rakyat;
4. Kami akan melakukan konsultasi, diskusi terbuka, dan menampun usulan-usulan dari konstituen pemilih) melalui badan-badan (dewan) konsultasi maupun melalui organisasi-organisa
5. Bersedia di-recall kapan saja;
6. Dalam periode tertentu masa jabatan, bersedia menggelar referendum; apakah rakyat masih mendukung atau tidak;
Pemilu 2009 Dinilai yang Terburuk
JAKARTA--MI: Karut-marutnya proses pelaksanaan pemilu tahun 2009, dilihat dari penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), membuat Sukarelawan Perjuangan Rakyat Untuk Pembebasan Tanah Air (SPARTAN) menyematkan anugerah pelaksana penyelenggara pemilu terburuk kepada KPU. Untuk itu, KPU diminta untuk segera mengumumkan DPT yang telah diverifikasi, jika tidak, pemilu berarti harus diundur."KPU agar segera mengumumkan kepada publik daftar pemilih tetap yang sudah diverifikasi, jika tidak, berarti pemilu harus diundur," kata Koordinator Umum Agus Jabo Priyono kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/3).
Pengunduran diri Kapolda Jatim Irjen Pol Herman SS, dianggap Spartan, diindikasikan sebagai intervensi kuat dari Mabes Polri. Kejadian ini pula, lanjut Agus, merupakan sinyalemen jika Polri sulit berada dalam posisi netral dalam pemilu 2009. Dengan demikian, potensi manipulasi dan kecurangan terhadap pemilu 2009 sangat besar. Apalagi, Spartan menemukan laporan di lapangan yang menyebutkan banyak warga yang masih belum terdaftar sebagai pemilih, bahkan angkanya cukup signifikan.
"Di Banten misalnya, terdapat 6,5% warga yang belum terdaftar dalam DPT. Migrant Care juga melaporkan 6,5 juta WNI belum terdaftar sebagai pemilih," tambahnya. (*/OL-03) SPARTAN NEwS
oleh : Dominggus Ocktavianus (Aktivis Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia/FNPBI)
Kehadiran isu demokratik dalam pilpres 2009 ini patut disambut positif. Meski coba disimpang-siurkan dengan isu-isu rekaan (yang kerap berbau SARA) namun perhatian masyarakat tidak mudah beralih dari masalah demokratik seperti korupsi, HAM, dan neoliberalisme. Berbeda dengan masalah korupsi dan HAM yang sudah akrab didengar, isu besar neoliberalisme baru pertama kali naik ke panggung utama politik nasional; menjadi topik pembicaraan capres-cawapres sampai ke masyarakat luas. Apa itu neolib? Mengapa SBY-Budiono disebut-sebut sebagai pendukung neolib? Pertanyaan mencuat ke permukaan.
Situasi politik yang menguntungkan rakyat ini setidaknya didorong oleh tiga faktor berikut; pertama, krisis ekonomi global yang menjadi bukti komtemporer dan terkuat tentang kegagalan sistem neoliberal yang telah dijalankan selama kurang lebih 30 tahun di dunia dan 11 tahun ”secara masif” di Indonesia; kedua, akumulasi persoalan rakyat akibat kebijakan ekonomi neoliberal yang terkristalkan dalam bentuk aksi-aksi politik anti neoliberal sepanjang sepuluh tahun terakhir. Perlawanan ini ada yang spontan (dengan isi tuntutan kebutuhan jangka pendek/mendesak) dan ada pula yang diprakarsai oleh kalangan aktivis pergerakan, akademisi, budayawan, serta sejumlah politisi (umumnya lebih mendalam dan berjangka panjang); Ketiga, ditunjuknya Budiono sebagai cawapres SBY yang bermakna penegasan peran SBY beserta tim ekonominya sebagai agen utama liberalisasi ekonomi. Istilah ”agen” dapat dipertimbangkan berhubung kualitas kesetiaan rejim ini untuk berada di bawah kendali IMF, WB, WTO, negara kapitalis maju, atau langsung di bawah korporasi-korporasi trans dan multinasional.
Neolib Dan Melek Politik
Terangkatnya isu neoliberalisme berarti terangkatnya kesempatan untuk memahami persoalan ini secara luas dan mendalam (ideologis). Dampak neoliberalisme telah dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari seperti kenaikan harga BBM, kelangkaan pupuk, kerusakan lingkungan, sistem kontrak/outsourcing plus upah murah, pendidikan & kesehatan mahal, pengaruh di lapangan sosial budaya, dsb., namun masalah ini belum menjadi acuan bagi keputusan politiknya. Mengapa? Salah satu penyebab pokok adalah karena senjata ideologis untuk menandingi neoliberalisme belum dimiliki luas oleh rakyat. Tanpa dibekali senjata ideologis, logika-logika neoliberal yang biasa digunakan sebagai landasan implementasi agendanya cenderung diterima rakyat sebagai kewajaran, atau bahkan sebagai kebenaran yang tak terbantah.
Senjata ideologis rakyat terdiri atas seperangkat program menuju cita-cita yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai hukum tertinggi, bukannya kekuasaan pasar (neolib). Karenanya, upaya untuk menghentikan atau menghindar dari ”polemik” tentang neoliberal paralel dengan upaya menyingkirkan kepentingan rakyat dari gelanggang politik. Lebih jauh bisa juga disebut sebagai langkah depolitisasi dan deideologisasi—yang dirintis orde baru dengan cara represif dan sekarang ’dilanjutkan!’ dengan cara yang lebih halus.
Tak dibantah bahwa tidak ada kandidat yang benar-benar bersih dari jejak neoliberal di Indonesia. Namun realitas minus malum ini tidak menutup kesempatan untuk memperbesar skala perjuangan anti neoliberal yang telah dirintis sekian tahun terakhir. Proses ini justru dapat mengembangkan bibit-bibit baru perjuangan melawan neoliberal. Neoliberalisme telah, sedang, dan akan tetap menjadi problem karena krisis ekonomi global membutuhkan tumbal negeri-negeri terbelakang; dalam bentuk pembukaan pasar yang lebih luas, pasokan bahan mentah (SDA), dan tenaga kerja murah.
Partisipasi Anti-Neoliberal
Konsekuensi dari munculnya isu ini adalah bertemunya kepentingan dari kelompok-kelompok berbeda untuk menghadapi neoliberalisme sebagai problem pokok bersama. Stigma neoliberal yang melekat pada SBY-Budiono dapat mempengaruhi pilihan politik, yang berarti menguntungkan rival-rivalnya. Meskipun masih dalam batas pemahaman yang sangat sederhana, namun dari segi nilai-nilai yang dianut masyarakat istilah neolib telah ditangkap sebagai sesuatu yang buruk. Tak heran pasangan SBY-Budiono harus bersusah payah mengklarifikasi hal tersebut.
Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menempatkan isu neoliberal tidak semata sebagai kepentingan capres-cawapres untuk meraih dukungan pemilih, melainkan sebagai momentum untuk menarik partisipasi rakyat sehingga merasa berkepentingan memperjuangkan agenda politik anti neoliberal. Karena keterlibatan rakyat melalui alat politik yang terbuka dan demokratik merupakan kunci yang dapat menggairahkan sekaligus mengawal gerakan anti neoliberal, membangun perekonomian yang mandiri dan kerakyatan, sebagai tuntutan dan perspektif politik; sekarang dan akan datang.
Hubungan Negara dan Pasar di Era Neoliberalisme
Coen Husain Pontoh
(Diambil dari tulisan di Facebook Note)
Perdebatan publik soal neoliberalisme, kini makin lama makin menarik. Perdebatan mana tidak semata berkaitan dengan posisi politik para Capres-Cawapres, tapi lebih ingin menegaskan dan menjernihkan posisi teoritis dari masing-masing kubu neoliberal dan anti-neoliberal. Ini tentu sebuah kemajuan yang patut diapresiasi.
Salah satu topik yang banyak diperdebatkan, menyangkut hubungan antara negara dan pasar. Kalangan pendukung neoliberal bersikukuh, tidak ada fakta historis bahwa pasar menolak keberadaan negara. Mereka memberi contoh, bahkan di Amerika Serikat pun, negara yang sering dicap sebagai kampiun neoliberal, peran negara dalam pasar tetap sangat dibutuhkan. Seperti yang akan saya tunjukkan, argumen ini separuh benar. Yang tidak disebutkan oleh pendukung neoliberalisme itu, peran negara seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar tersebut.
Ekonom David Boaz dan Eward H. Crane, dari lembaga think-thank neoliberal, Cato Institute yang berbasis di Washington, AS, dalam buku “Market Liberalism A Paradigm for the 21st Century,” bahkan sampai merujuk ke jaman antik untuk menekankan pentingnya pasar bebas dari intervensi negara. Tetapi, menjelang akhir abad ke-20, demikian Boaz dan Crane, Barat dan lainnya berada dalam kungkungan pemerintahan yang terlalu besar serta lembaga-lembaga yang tidak efektif. Mereka menyebut sosialisme birokratik di Rusia dan Eropa Timur, otokrasi di Amerika Latin, totalitarianisme despotis di Asia, rejim kleptokrasi di Afrika, dan negara kesejahteraan di Barat, sebagai bentuk penyimpangan dari sejarah panjang Barat akan tradisi kebebasan.
Kemudian, menyusul runtuhnya rejim nasional Keynesianisme, Boaz dan Crane merayakan sebuah babakan baru dari sejarah Barat: jatuhnya rejim-rejim militer di Amerika Latin yang disusul dengan ditegakkannya pemerintahan demokratis, dan dimulainya proyek privatisasi perusahaan negara serta dihapuskannya kebijakan yang memproteksi industri domestik dari kompetisi global. Berpalingnya Cina dari jalan sosialisme menuju jalan kapitalis yang ditandai oleh privatisasi sektor pertanian, juga dianggap sebagai bagian dari babakan baru itu. Demikian juga dengan privatisasi ratusan perusahaan milik negara di Inggris, serta kebijakan perestroika dan glasnost di Uni Sovyet, adalah bagian tak terpisahkan.
Barat, kini sedang berada di jalurnya yang benar: membebaskan dirinya dari kungkungan negara. Atau lebih khusus lagi, membebaskan pasar dari intervensi negara. Inilah inti dari demonisasi Boaz dan Crane terhadap peran negara dalam urusan ekonomi. Atau dalam bahasa Ronald Reagan, "jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengurangi pertumbuhan negara.”
Benarkah demikian?
Negara dan Rejim
Sebelum lanjut, saya ingin mengklarifikasi dua istilah yang sering sekali dipertukarkan dalam pemaknaan yang sama: negara dan rejim. Padahal esensinya, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang mencolok. Untuk itu, saya mau meminjam analisa James Petras, Morris Morley, dan Richard Robison dkk.
Petras dan Morley, mengatakan, negara adalah lembaga-lembaga politik permanen dalam masyarakat seperti, militer, pengadilan, birokrasi sipil, dan pejabat-pejabat tinggi bank sentral. Lembaga-lembaga politik permanen ini menyatu dengan sistem kelas yang berkuasa dan secara bersama-sama mereka membentuk “the state.” Mereka ini kedudukannya tidak dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, misalnya.
Ambil contoh bank sentral. George Cooper dalam bukunya “The Origin of Financial Crises,” mengatakan, saat ini bank sentral adalah lembaga yang paling menentukan dalam dunia modern. Apa yang diputuskan oleh bank sentral akan menentukan berapa besar bunga yang kita peroleh dari tabungan kita atau berapa besar biaya yang mesti kita keluarkan untuk mencicil angsuran rumah. Secara tidak langsung, keputusan mereka menentukan nilai dari rumah kita, pensiun kita, dan biaya mingguan atas belanjaan kita di toko eceran. Kebijakan mereka juga bisa mempercepat ekspansi ekonomi atau sebaliknya, mendorong ekonomi ke jurang resesi.
Pokoknya, apa yang diputuskan bank sentral sangat memengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Jauh lebih besar ketimbang apa yang diputuskan oleh para politisi di parlemen. Sialnya, dengan kekuasaan yang sedemikian besar, para pejabat bank sentral itu bebas dari mekanisme checks and balaces, seperti yang lazim menimpa para pemimpin yang dipilih rakyat.
“Tidak pernah ada di dunia ini,” demikian Cooper, “gubernur bank sentral di pilih oleh rakyat, dan sekali mereka menduduki jabatan itu, mereka selalu mengambil jalan yang berjarak dari pengaruh politik.”
Sementara itu, rejim adalah elemen-elemen pejabat non-permanen yang menduduki cabang eksekutif dan legislatif. Mereka ini, biasanya, dalam merancang kebijakan berada dalam koridor negara dan kepentingan kelas dominan. Ketika rejim berbeda secara substansial dari negara, krisis muncul ke permukaan – yang biasanya berakhir dengan pergantian rejim melalui kudeta oleh negara. Robison dkk, menambahkan, rejim, adalah tipe-tipe tertentu dari organisasi negara yang mewujud dalam beragam bentuk seperti, demokrasi liberal, demokrasi korporatis, demokrasi oligarki, kediktatoran, fasisme, otoritarianisme korporatis, totalitarianisme, dsb.
Bersandar pada penjelasan ini, istilah negara yang saya gunakan di sini mengacu pada Negara Kapitalis. Dan di dalam negara kapitalis itu, rejim neoliberal mendapatkan kesempatan emas untuk merealisasikan proyek-proyeknya. Boleh jadi, di dalam negara kapitalis ini, rejim yang berkuasa adalah rejim anti-neoliberal. Hugo Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, atau Rafael Correa di Ekuador, adalah tipe rejim anti-neoliberal di sebuah negara kapitalis.
Indonesia pasca kemerdekaan juga punya contoh menarik soal ini. Sebagai negara kapitalis, Indonesia pernah dipimpin oleh rejim nasionalis-populis Soekarno. Antara rejim Soekarno dan negara berbeda kepentingan dan karena itu, rejim Soekarno harus ditumbangkan. Pasca itu, rejim Orde Baru (Orba), bergandeng mesra dengan negara, yang oleh Robison, dikatakan, “negara Orba menjadi bagian integral dari perkembangan kapitalisme dan kelas kapitalis Indonesia.” Rejim ini hanya tumbang oleh gerakan rakyat yang masif.
Tetapi, kita lihat, walaupun rejim Orba telah tumbang dan muncul rejim baru hasil pemilu (electoral regime), negara Indonesia tetaplah negara kapitalis. Status ini tidak berubah, walaupun rejim elektoral datang silih berganti.
Mengubah watak intervensi
Jika secara teoritik kalangan neoliberal menendang peran negara dalam pasar, bagaimana dalam prakteknya?
Mari kita mulai dengan prinsip dasar cara kerja sistem kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalis, motivasi dan tujuan utama dari sistem masyarakat ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan merupakan rangsangan utama para kapitalis untuk berinvestasi. Sebaliknya, jatuhnya tingkat keuntungan akan membuat para kapitalis enggan berinvestasi, sehingga tingkat akumulasi menurun dan ujung-ujungnya mengirim ekonomi kapitalis ke dalam resesi.
Soalnya darimana keuntungan itu diperoleh? Apakah dari selisih harga jual yang lebih besar dari harga produksi, seperti kewajaran yang diterima luas selama ini? Ekonom Anwar Shaikh mengatakan, agar keuntungan itu terus diperoleh, maka individu atau perusahaan kapitalis harus menghadapi dua medan pertempuran: pertama, melawan kepentingan buruh upahannya; dan kedua, menghadapi kompetitornya sesama individu atau perusahaan kapitalis di pasar.
Dalam proses kerja, produktivitas buruh ditentukan oleh dua hal: (1) kondisi teknologi yang digunakan; dan (2) panjang dan intensitas waktu kerja buruh. Sementara di medan pertukaran, seorang individu kapitalis akan dipaksa untuk menggunakan segala macam cara untuk memenangkan kompetisi. Jika harus beriklan dengan biaya sangat mahal, padahal materi iklan boleh jadi bohong, hal itu akan digunakan. Bahkan kalau perlu menyabotase produk kompetitor.
Dengan karakteristiknya yang seperti itu, Gordon, Weisskopf, dan Bowles, mengatakan, keuntungan yang diraup para kapitalis bukanlah hasil dari jual-beli komoditi dalam ruang zero-sum game bagi penjual dan pembeli. Kapitalis memperoleh keuntungan, kata mereka, sebagai hasil dari dominasi kekuasaan kelas kapitalis atas aktor-aktor ekonomi lain yang berkonfrontasi dengannya. Atau, kapitalis memperoleh keuntungan melalui hubungan ekonomi dengan aktor-aktor ekonomi di luar kelas kapitalis. Misalnya, ketika buruh menjual tenaga kerjanya dengan harga murah, dan kemudian membeli barang kebutuhan sehari-harinya dengan harga mahal, maka kapitalis telah memperoleh keuntungan.
Hubungan kedua yang mempengaruhi tingkat keuntungan terjadi dalam pertukaran internasional. Jika nilai tukar internasional tergantung pada harga ekspor dan impor, maka penentuan harga sangat ditentukan oleh pengaruh diplomasi, militer, dan tekanan-tekanan lain yang berbeda dari karakter pertukaran di pasar.
Hubungan ketiga yang juga berpengaruh pada tingkat keuntungan – menyangkut hubungan antara kelas kapitalis dengan negara – juga merefleksikan keterlibatan kekuasaan. Misalnya, bagaimana aliansi kekuasaan membentuk kebijakan negara, dalam hal ini tingkat pajak, ketersediaan tenaga kerja, perubahan teknik, dan tingkat pemanfaatan kapasitas. Keseluruhannya ini akan sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang bakal diperoleh para kapitalis.
Dalam hubungannya dengan negara, Ellen Meiksins Wood, berpendapat, benar bahwa di era kapitalisme terjadi pemisahan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik atau disebutnya juga kekuatan “extra-economic.” Dalam masyarakat non-kapitalis, seperti masyarakat feodal, ujar Wood, para tuan feodal membutuhkan kontrol langsung dari aparatus kekerasan militer atau kekuasaan politik untuk menghisap buruh mereka, karena buruh tersebut tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki akses langsung pada alat-alat produksi, sehingga mesti menjual tenaga kerjanya untuk ditukar dengan upah guna kelangsungan kerja dan hidupnya.
Keadaan ini berbeda dengan masyarakat kapitalis. Mereka tidak membutuhkan kontrol langsung dari aparatus militer untuk mengeksploitasi buruh-buruhnya. Proses eksploitasi tersebut, dalam masyarakat kapitalis, berlangsung di wilayah pasar. Itu sebabnya, baik kapitalis maupun buruh, sangat tergantung pada pasar. Maka kata Wood, kekerasan dalam masyarakat kapitalis, tidak hanya bersifat personal dan langsung melalui alat-alat kekauasaan yang superior tapi, juga berlaku secara tidak langsung dan impersonal melalui pemaksaan oleh pasar.
Tetapi, Wood buru-buru mengingatkan, bukan berarti kapitalis tidak membutuhkan negara atau kekuasaan politik. Bahkan, pada akhirnya, para kapitalis sangat tergantung pada kekuasaan negara untuk menyokong kekuasaan ekonominya, memperkuat hak kepemilikannya, serta mengatur tata sosial dan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi proses ekspansi dan akumulai kapital.
Berbeda dengan Wood, sosiolog Wiliam I. Robinson, mengatakan, gagasan mengenai pemisahan antara kekuasaan negara dan pasar, tidak pernah ada dalam realitas. Kedua domain ini sebenarnya saling beririsan bahkan menyatu. Baginya, gagasan tentang state-market dualism, sesungguhnya adalah sebuah cara untuk melapangkan jalan bagi beroperasinya modal transnasional ke seluruh pelosok dunia. Tanpa dukungan kekuasaan negara, kekuasaan ekonomi akan terjatuh dalam stagnasi.
Berangkat dari titik pijak yang berbeda, Wood dan Robison tiba pada kesimpulan yang sama, peran negara sungguh begitu dominan dan esensial. Tanpa intervensi negara (melalui sumberdaya dan aparatus kekuasaannya), ekspansi dan akumulasi kapital tak mungkin berlangsung secara besar-besaran. Lebih-lebih dalam era imperialisme, di mana pemenuhan kebutuhan dalam negeri sangat tergantung pada pasokan dari luar negeri, keterlibatan negara, terutama AS, sangat jelas sekali. Pada titik ini, soalnya kemudian bukan apakah intervensi negara itu harus atau tidak, baik atau buruk. Yang mesti kita persoalkan adalah bagaimana watak dari intervensi itu.
Untuk memperjelas argumen ini, saya mau menyitir studi dari Vincent Navarro, profesor kebijakan publik dari Harvard University, AS. Menurut Navarro, di AS, misalnya, di masa pemerintahan Ronald Reagan yang dianggap sangat neoliberal, pengeluaran publik pemerintah federal tak pernah menyusut, dari 21.6 menjadi 23 persen dari GNP. Peningkatan itu sebagai konsekuensi pertumbuhan spektakuler belanja militer dari 4.9 menjadi 6.1 persen dari GNP. Peningkatan belanja publik ini dibiayai dari peningkatan defisit anggaran federal dan peningkatan pajak.
Koboi Reagan yang seharusnya merupakan presiden yang paling anti-pajak, dalam sejarah AS terbukti merupakan presiden yang memajaki bagian terbesar rakyat di masa damai. Ia bahkan menaikkan pajak dua kali yakni, pada 1982 dan 1983. Celakanya, ia memotong drastis pajak bagi 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, sembari menaikkan pajak bagi mayoritas populasi.
Kenyataan ini menunjukkan dua hal: pertama, tidak benar bahwa Reagan melucuti peran negara, dengan memangkas belanja publik. Tidak heran jika Navarro mengatakan, bahwa kebijakan Reagan lebih mewakili semangat Keynesian ketimbang dogma neoliberal; kedua, apa yang dilakukan Reagan adalah mengubah watak intervensi negara dengan lebih melayani kepentingan kelas atas dan kelompok-kelompok ekonomi (perusahaan yang berhubungan dengan militer), yang telah mendanai kampanyenya. Pada saat yang sama, ia membuat kebijakan yang melawan kepentingan mayoritas rakyat AS, melalui kebijakan anti-buruh dan pemotongan belanja sosial hingga ke taraf yang tak pernah terbayangkan dalam sejarah AS.
Pasca Reagan (Bush Sr. Clinton, dan Bush Yr), peran negara makin menguat, di bidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Di bidang ekonomi, misalnya, proteksi negara sangat besar terutama dalam bentuk subsidi pada sektor pertanian skala besar, militer, penerbangan, dan biomedis. Di bidang sosial, intervensi negara menjelma dalam wujud pelemahan hak-hak sipil, khususnya hak-hak buruh. Fakta ini diakui terang-benderang oleh John Williamson, arsitek utama "Konsensus Washington," dimana katanya, “kita harus mengerti bahwa apa yang pemerintah AS promosikan ke luar negeri, sebenarnya tak mereka lakukan di dalam negeri.” Atau dengan kata lain, jika kita ingin mengerti kebijakan publik pemerintah AS, kita mesti melihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan.
Lebih lanjut Navarro mengatakan, peran negara yang besar (diukur berdasarkan belanja publik per kapita) dalam ekspansi kapital global ini, tidak hanya terjadi di AS saja. Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar negara kapitalis maju, dimana intervensi negara bukannya makin berkurang malah semakin besar.
“….my argument is that the state is more essential than ever to capital, even, or especially, in its global form,” ujar Wood.
Kepustakaan:
David M. Gordon, Thomas E. Weisskopf, and Samuel Bowles, “Power, Accumulation, and Crisis: The Rise and Demise of the Postwar Social Structur of Accumulation,” in Robert Cherry et.al., “The Imperiled Economy Mocroeconomics from a left Perspective,” The Union for Radical Political Economics, New York, 1987.
David Boaz and Edward H. Crane, "Market Liberalism A Paradigm for the 21st Century," Cato Institute, Washington, 1993.
Ellen Meiksins Wood, “Empire of Capital,” Verso, London, 2005.
George Cooper, "The Origin of Financial Crises," Harriman House, September 1, 2008.
James Petras and Morris Morley, “Latin America In The Time of Cholera Electoral Politics, Market Economics, And Permanent Crisis,” Routledge, NY, 1992.
Richard Robison, et.al, “Southeast Asia in The 1990s Authoritarianism Democracy & Capitalism,” Allen & Unwin, Australia, 1993.
William I. Robinson, “A Theory of Global Capitalism Production, Class, and State in a Transnational World,” The John Hopkins University Press, 2004.
Vincent Navarro, “The Worldwide Class Struggle,” Monthly Review, NY
September, 2006
(Catan Redaksi: Berikut adalah diskusi yang berjalan di catatan Coen)
Yustam Bilakonga, à 06:45 le 31 mai
Hehehe Mas Coen, bukan neo-lib itu yang jadi masalah ... masalahnya ada dua capress yang tiba-tiba ikut-ikutan jalan-jalan ke pasar, mereka pikir jalan-jalan ke pasar adalah anti neo-lib ... Aneh Kan ...
Tedy Tricahyono, à 06:55 le 31 mai
Thanks ulasannya, Mas Coen.. menguraikan dengan jernih perbedaan negara dan rejim. Jadi jelas buat saya yg awam ini :)
Apa bisa diartikan bahwa negara (kapitalis) memproduksi pasar, dengan bank sentral sebagai salah satu mesinnya, dan kemudian kapitalis mengakumulasi keuntungannya ?
Anto Sangaji, à 07:29 le 31 mai
Coen, masalahnya jelas, bukan menendang negara keluar dari pasar, tetapi negara hrs menciptakan ' good business climate.' Jauh2 hari Polanyi [1944] sudah nolak anggapan self-regulating market, dan menganggapnya hanya ilusi saja. Dlm praktek, fungsi negara ya menjaga pasar agar bekerja. Dengan kata lain, pasar tidak pernah beroperasi secara terisolasi dari politik.. Kalo kapitaisme bisa diringkas sbg produksi komiditi, respek thdp individual property ownership, dan buruh bebas terpisah dari alat produksi, maka fungsi negara ya menjamin ketiga hal ini, dengan semua cara, termasuk dgn kekerasan.
Goenawan Mohamad, à 07:32 le 31 mai
Saya kutip dari pidato Boediono yang dibaca dan dibagikan untuk media dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang baru lalu: "....dalam semangat bhineka tunggal ika, ekonomi global tidak boleh – bahkan tidak mungkin -- menenggelamkan ekonomi nasional.
"Negara bangsa harus tetap kukuh, sebab hanya dalam negara bangsa prinsip akuntabilitas bisa dijalankan. Sebab sebagaimana tidak ada pemerintahan global, tidak ada juga lembaga perwakilan global.
"Sebab itu, negara kebangsaan harus diperkuat. Tetapi negara kebangsaan hanya dapat diperkuat dengan pengelolaan negara oleh pemerintahan yang bersih, tidak diganggu KKN..."
Adli Usuluddin, à 07:39 le 31 mai
Kalau hanya golongan minoritas menengah atas yang menjadi sangat sejahtera, ekonomi hanya akan berputar dilingkungan mereka saja. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana memperluas pasar sehingga rakyat mayoritas mempunyai daya beli produk mereka.
Coen Husain Pontoh, à 08:04 le 31 mai
@Yustam: lucu juga jadinya, hehehe
@Tedy, Makasih juga. Saya kira, bukan negara (kapitalis) yang memproduksi pasar. Pasar sudah ada jauh sebelum sistem kapitalisme eksis. Kapitalisme itu sendiri, seperti yang telah dicirikan oleh bung Anto di atas.
@Anto: makasih banyak atas tambahannya, makin memperjelas hal yang coba dikaburkan.
@Mas Goen: saya sependapat dengan kutipan dari Boediono itu. Tetapi, dalam kaitan hubungan antara negara dan pasar dalam neoliberalisme, kutipan itu bermakna apa? Seperti yang saya tulis, soalnya bukan pasar menolak campur tangan negara, tapi berorientasi kemana campur tangan negara tersebut? Itu yang kabur dari pernyataan Boediono tersebut.
@Adli: mungkin pertanyaannya, bagaimana memperluas produksi, bukan pasar. Ini dua hal yang secara esensial sangat berbeda tapi saling menyatu.
Yustam Bilakonga, à 08:06 le 31 mai
Yeah, dibentuknya pemerintahan tentu untuk melindungi hak-hak antar sesama bangsa termasuk pasar, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara ekonomi mikro dan makro ... Budiono sih terlalu banyak ber-teori tapi apakah dia memahamai banyaknya penggusuran terhadap rakyat kecil dan usaha mereka ....
Ign Wibowo, à 08:38 le 31 mai
setuju bahwa "negara" dibedakan dari "rezim." Tetapi yang sering dilupakan orang adalah bahwa manusia modern saat ini terjebak dalam organisasi yang disebut "negara." Kaum anarkhis sering mendengungkan hal ini, dan ingin melawannya. Seperti kata Hirschman, kita punya 3 opsi: exit, voice and loyalty. Opsi "exit" adalah yang terbaik, kita pindah negara atau mendirikan negara baru. Tapi berapa orang bisa melakukan ini?
Jai Marta, à 09:01 le 31 mai
perdebatan yang menarik tentang neolibelisme menjadi menarik ketika terjadinya krisis keuangan kapitalisme global. yang jadi pertanyaanya apakah masyarakat memahami dan mempunyai kesadaran ttg neoliberalisme,atau isu itu sendiri menjadi kepentingan capres????
Coen Husain Pontoh, à 09:09 le 31 mai
@Romo: opsi ketiga itu sangat patut dipertimbangkan. Sulit tapi bukan tidak mungkin.
@Jai: perdebatan ini di beberapa bagian dunia ini sudah dimulai jauh sebelum krisis ekonomi saat ini terjadi. Di Indonesia aja baru mulai menjadi isu publik saat ini. Tentu saja mayoritas rakyat mungkin tidak memahami pengertian neoliberalisme secara konseptual, ... Lire la suite
Jai Marta, à 09:23 le 31 mai
sepakat,menjadi tanggung jawab kita menjelaskan nya, dan ini pun sudah lama kita lakukan proses penyadaran itu,adakah cara yang lebih efektif dan masal utk menjelaskan nya
Goenawan Mohamad, à 09:24 le 31 mai
Yustam: Kita ini sedang memperdebatkan teori, kalau saya tidak salah.
Coen: Itu cuma kutipan dari pidato pendek. Jawaban tentang orientasi mungkin bisa dibaca dari tulisan Boediono yang lebih lengkap, Misalnya tentang "Ekonomi Pancasila" yang ia tulis dengan Mubiarto beberapa tahu yang lalu. Atau nanti kita ikuti statemennya selanjutnya.
Budi Agustono, à 09:28 le 31 mai
Beberapa waktu lalu pernah dilempar isu federalis, memang mendapat reaksi keras, tetapi tidak seluas saat publik memperdebatkan neoliberalisme, padahal sudah lama bangsa ini menganut pasar bebas.
Coen Husain Pontoh, à 09:28 le 31 mai
@Mas Goen: saya kira itu yang lebih baik. Seandainya saya bisa mengakses buku itu sekarang ini.
Goenawan Mohamad, à 09:42 le 31 mai
Romo Bowo: Ada motif "ethical" dalam anarkisme, atau penolakan kepada Negara dan Modal sekaligus. Saya kira cita-cita Marx demikian pula: masyarakat yang komunistis adalah masyarakat di mana Negara sudah melapuk layu. Itu Utopia, tentu, seperti "utopistis"-nya kedatangan Juru Selamat. Tapi seperti datangnya Messiah, Utopia itu terus mendorong kita, mengilhami kita, membantu kita melihat mana yang harus ditolak dan tidak. Sebab itu, saya kira kita bisa tiap kali menjalankan "the politics of fidelity", ala Badiou, bergerak kalau perlu berpindah-pindah, mengambil pelbagai bentuk perlawanan, lewat sarana yang ada ataupun membuangnya. Bersiap kecewa, tapi tidak takluk.
Reky Ricci, à 10:02 le 31 mai
Saya tak sependapat kalau Komunisme itu Utopia, karena utopia mengandaikan manusia itu secara sempit statis, sedangkan Marx mengandaikan manusia itu dinamis-selalu berubah; model kapitalisme terbentuk dari bagan infrastruktur dan suprastruktur, fokus kaum kiri selama ini adalah menyerang infrastruktur dan mendiamkan serangan thd suprastruktur yg terdiri dari Negara, Militer, Agama dan Familia-ninikmamak. Kegagalan rezim2 sosialis selama ini adalah tak adanya serangan sistimatis untuk menghancurkan suprastruktur kapitalis; justru kaum neoliberal yg tampa sadar secara sistematis menghancurkan suprastruktur borjuasi seperti agama, militer, negara dan terutama Familia-ninik mamak....:)
Anto Sangaji, à 10:15 le 31 mai
@ Coen, ga ada yang tidak jelas dari Budiono itu. Hal yng sama juga dia bilang dlm pidato pengukuhannya sbg gurubesar bbrpa thn lalu. Dlm literatur2, dia mewakili pandangan yang melihat korupsi dlm pengertian narrow: penyalah gunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tidak salah. Ttp, kalo ingin lihat korupsi dlm pengertian luas, hrs dimulai dgn mendudukkant negara sbg alat utk membagi akses publik good (pembagian social resources bagi keuntungan mayoritas rakyat). Dalam sistem kapitalis, negara rentan terhadap korupsi dalam pengertian yang luas ini: kaitannya dengan pasar dan kekuatan modal. Secara sempit, dlm akumulasi modal, kita menyebut sogokan korporasi kepada pejabat pembuat izin, misalnya, sebagai korupsi. Lalu bagmana dgn fungsi negara yng menjaga proses pengerukan kekayan oleh kelas kapitalis dan membawa kekayaan keluar dari negeri2 miskin ke negeri2 kaya?
Di sini letak kritik pendekatan kelas ttng korupsi, yang tidak cukup diturunkan 'pangkatnya' jadi urusan sogok-menyogok, KKN, etc saja.
Soal lain, bagaimana melihat pengaruh pemilih2 kaya dan kelompok2 kepentingan bisnis dalam pemilu?. Satu orang korban Lapindo & Bakrie sama2 punya satu suara, ttp pengaruhnya beda: yang satu bisa menunggang freedom to somewhere, yang satu ga bisa freedom from mud flood.
Roy Abimanyu, à 10:24 le 31 mai
Coen, aku kira dalam konteks negara-rejim dan pasar ada dua hal yang dapat dilihat.
Pertama, negara-bangsa tetaplah negara kapitalis. evolusinya sejak perjanjian westphalia belumlah terlihat mencapai negara yang melenyap. Birokrasi, bank sentral, tentara, kepolisian adalah tipikal dari negara borjuis yang didasari pemisahan antara masyarakat/komunitas dengan aparatus kekuasaan. Artinya, penjelasan berdirinya orde baru sebagai bentuk konsolidasi negara borjuis menjadi lebih operasional untuk memahami karakter rejim-rejim pasca 1998.
Kedua, negara memang memiliki mandat melanggengkan pasar, namun negara juga berperan menciptakan pasar. Berdirinya Orde Baru dan Reformasi sangat berhubungan dengan penciptaan pasar (esensi dari privatisasi). Poin yang bisa ditangkap, dari sisi kewilayahan-waktu (spatial-temporal), akan selalu ada kontinuitas dan diskontinuitas. Kerangka ini mungkin bisa memudahkan dalam memahami bentuk-bentuk akumulasi kapital, dari yang paling asali sampai model imperial
Justinus Prastowo, à 10:55 le 31 mai
Jika kita ambil Boediono sebagai contoh setidaknya melalui Pidato di Sabuga, dan pembedaan "negara" dg "rejim" ini, jawaban Boediono tdk kena, artinya neoliberalisme itu tidak terkait dengan "ada atau tidak adanya negara", maksud saya, apakah saya neolib atau tidak, tak bisa saya jawab hanya dengan mengatakan "saya tidak percaya 100 persen pd mekanisme pasar dan menganggap negara tetap dibutuhkan". Sama dg ketika Miranda Gultom selama 42 thn tdk pernah dengar apa itu neolib, dan Sri Mulyani yg bilang bahwa cukup 5 menit baca APBN akan tahu kita bukan penganut paham liberal. Ini krn kesalahan 'common-sense', seolah dg memasukkan negara maka paham neoliberal tidak ada lagi dan tuduhan digugurkan.Yg perlu dikuliti adalah soal paham, bagi saya ini problem ideologi, dan krn ia ideologi, maka tak harus selalu menunjuk contoh, seperti baca APBN.
Agung Nugroho, à 11:01 le 31 mai
bung coen aku share ya tulisanmu via FB-ku biar jaringan yg di student juga bisa baca...txs
Reky Ricci, à 11:14 le 31 mai
Saya setuju neoliberalisme diberlakukan di negeri semi feodal seperti Indonesia, soalnya mereka menjalankan agenda "Revolusi Kebudayaan" tampa label komunis Maois.....:)
Soalnya mereka menimbulkan akibat yg sama seperti yg dilakukan Mao dlm revolusi kebudayaan, melahirkan anak-anak tak tahu adat, melecehkan tradisi, gila teknologi dan mecerabut ikatan individu dengan famili-klan-suku-ninik mamak
Goenawan Mohamad, à 12:21 le 31 mai
Saya kira kita semua perlu membaca baik-baik kembali Marx dulu, deh, untuk berbicara tentang Marxisme, "ideologi", "Negara" --dan tak kurang dari itu, kita telaah juga sejarah negara dan ekonomi Indonesia. Saya ingin belajar lagi sebelum ikut diskusi ini.
Ibrahim Isa, à 14:03 le 31 mai
Betul Mas Goen,
Banyak orang bilang, ilmu dan praktek ekonomi itu, sejak beheula tidak mudah dimengerti.Setiap aliran punya analisis, dalil, kritik dan ramalannya sendiri!
Tetapi cabang ilmu itu bukan sesuatu yang tak bisa disentuh. Bukankah, kita hidup dari situ dan bergelimang di situ. Mau enggak mau, memang harus belajar lagi. Harus kebet-kebet buku lagi.
Bicara ilmu Marxisme, patut dicatat salah satu 'hasil' Reformasi:
Makin banyak buku-buku marxis atau sosialis non-marxis, yang semua itu banyak 'menguliti' kapitalisme maupun neo-liberalisme. Bahkan Weekly Time Magazine (AS) dalam nomor khusus bergambar Marx di kulit muka, mengakui bahwa banyak analisis dan kritik Marx terhadap kapitalisme masih relevan.
Mau info rinci - tilpun saja Pak Joesoef Isak. Karya-karya klasik Marx-Engels, yang diterjemahkan Oei Hay Djoen, bukankah Hasta Mitra yang terbitkan?
Salam hangat,
Isa
Adi Sucipto, à 15:33 le 31 mai
Bang tak share ke tmn2ku ya biar lbh kenal ma neolib...
Sonny Mumbunan, à 16:13 le 31 mai
Poin beda "negara" dan "rejim" itu, dan peran mereka, sangat menarik.
Sebagai tambahan: Keberadaan Bank Sentral, bukti pasar yang benar-benar kompetitif tidak ada. Bank Sentral adalah regulator. Kehadiran BS, seturut pendapat Justinus, bukan berarti negara "neoliberal" hilang, seperti 5 menit baca APBN itu. Tapi, yang perlu dilihat, apa peran BS dalam negara. Sama pula, tanpa melihat peran kebijakan (=dedikasi kepentingan ekonomi-politik dibaliknya), misalnya, orang kesulitan membedakan pencabutan subsidi BBM (untuk liberalisasi sektor energi) dengan pemberian BLT (juga untuk melumasi liberalisasi sektor energi). Orang bingung, kok ada cabut subsidi negara, tapi sekaligus ada subsidi negara. Kebingungan yang tak perlu: kedua kebijakan itu bermuara pada liberalisasi sektor energi. Dus orang tak perlu bingung pula, mengapa IMF tak setuju pajak di Batam.
Untuk Coen: gimana supaya solusi bagi "negara" (yang dikritik itu) lebih superior ketimbang "negara" di e.g. USSR dan Cina?
Reky Ricci, à 19:42 le 31 mai
Sudah jelas Bank Sentral dimanapin berpihak pada pemilik uang, contohnya ada 10 orang pemilik uang 1 milyar komplein minta tolong bersamaan dgn 1000000 orang pemilik uang 1juta juga komplen minta tolong, yg mana yg ditolong Bank Sentral? Pastilah yg punya miliaran, credit worthy katanya; akibatnya 1000000 orang dibiarkan bangrut dan yg punya miliaran bisa dikasih kredit lunak; contoh GM dan AIG versus ribuan usaha kecil bangkrut di USA skarang ini, salah??
Reky Ricci, à 19:48 le 31 mai
Lantas agunannya yg sudah overprice dibilang toxic asset dan mau dijual lagi, trus si calon pembeli membeli dgn duit utang juga, canggih kan
Rahman Andi Mangussara, à 21:41 le 31 mai
Saya banyak menemukan artikel tentang tema ini (neoliberalisme) dari dua sudut pandang yang berseberangan: pendukung dan anti, tapi masing-masing di kandangnya sendiri, maksud saya dengan kelompok masing-masing.
Misalanya, Aria Perdana dan Arianto Patunru membuat note sendiri di komunutasnya sendiri. Coen dan kawan-kawan juga membuat hal yang sama.
Nah, kenapa diskusi yang mencerahkan ini tidak disatukan, tentu saja di FB. Bagaimana mas coen?
tabik
Tia Manoppo, à 22:05 le 31 mai
@ Mas Goen, tulisan anda di Koran Tempo tentang neolib menarik, tetapi sikap anda mendukung kenaikan BBM tahun 2005, sulit diterima dari sisi kontra neolib. Apakah ini yang anda maksud dengan bergerak dan perlu berpindah-pindah gaya Badiou ?.
Justinus Prastowo, à 22:16 le 31 mai
@bung Rahman,
Ide yg bagus dan patut ditindaklanjuti.Dari "mazhab" kami pun siap jika seandainya disediakan forum untuk mendiskusikan ini secara ilmiah, krn memang ini menjadi konsern kita bersama.
Justinus Prastowo, à 22:19 le 31 mai
@Mas Goen, ajakan utk belajar itu tentu sangat baik. Sekedar "mengingatkan", entah benar atau tidak, konon Anda yg memoles pidato Boediono? sedikit saja kita cermati teksnya.
1. Korupsi bukan hanya tindakan yang tak bermoral.
2. Korupsi juga menimbulkan ketidakadilan yang menggerogoti efektivitas negara.
3. Padahal kita memerlukan peran negara.
4. Perekonomian Indonesia tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pasar bebas.
dari kalimat ke 2 ke kalimat 3 dan 4, tidak nyambung (tdk koheren), dan membawa logika yg berbeda. Dari sini saja kita pantas meragukan, tentu saja keraguan ala "cartesian" yg bisa dipertanggungjawabkan.
Nano Estananto, à 23:24 le 31 mai
Menarik jika dicermati bahwa semua UU yang bernuansa neolib telah diloloskan oleh DPR hasil Pemilu 2004 yang komposisi kursinya: Golkar 129, PDIP 109, PPP 58, Partai Demokrat 57, PAN 53, PKB 52, PKS 45, dst.
Liberalisasi Penanaman Modal, SDA, Pendidikan Nasional, Migas, dimulai dari UU-UU hasil persetujuan DPR ini :-)
Sekarang orang-orang yang sama membersihkan dirinya dari kata-kata neolib? Betapa mudahnya rakyat kita jadi pelupa!
Soe Tjen Marching, à 02:07 le 1 juin
OK, negara kebangsaan harus diperkuat. Tetapi negara kebangsaan hanya dapat diperkuat dengan pengelolaan negara oleh pemerintahan yang bersih, tidak diganggu KKN. Tapi, apa yg menjamin bila pihak privat mengelola SDA, lalu mereka juga tidak KKN?
Kuyazr Macnamara, à 02:08 le 1 juin
lieur euyy...hehehe..
Soe Tjen Marching, à 02:10 le 1 juin
Jadi inget John Howard yg katanya pro-neoliberal & demen meringankan pajak. Tapi, ternyata dia yang membawa pajak bernama GST - dengan ini, rakyat kecil lebih terbeban & orang yang berpenghasilan tinggi dapat keringanan!
Rezki Anindhito, à 05:25 le 1 juin
Salah satu masalah dalam hubungan negara dan pasar, negara nggak bisa keep up ama inovasi2x di pasar. Peraturan sarbanes oxley muncul, setelah kejadian "inovasi" off balance sheetnya enron dll, demikian juga krisis skrg excessive risk taking kelewat di depan hidungnya negara (SEC).
Coen Husain Pontoh, à 08:25 le 1 juin
@Anto, aku belum baca pula pidato Boediono dalam pengukuhan doktoralnya. Samar-sama aku mendengar bahwa ia percaya demokrasi berkorelasi dengan tingkat kemakmuran ekonomi (cq. ekonomi pasar). Kalau ini benar, ia mengikuti tesis yang didengungkan oleh orang-orang dari Journal of Democracy, macam Larry Diamond. Di banyak tempat, tesis ini tidak terbukti.
Cina, Korsel pra-reformasi, Orba, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philipina, negara-negara bekas komunis, negara-negara di Amerika Latin pra dan pasca kediktatoran militer, adalah contoh kegagalan tesis ini. Tetapi, bagi mereka yang sudah taklid buta ama tesis ini, pasti akan bilang begini: "benar bahwa Cina dan Singapura adalah dua negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dibarengi dengan kediktatoran politik. Tapi, saya percaya cepat atau lambat kediktatoran politik itu akan tumbang seiring dengan makin luasnya pertumbuhan ekonomi pasar. Seperti Orba-lah yang tak sanggup melawan takdir sejarah ini."
Pada orang macam begini, kita bisa omong apa? Namanya aja udah taklid buta, fakta sejarah bisa dilewatkan begitu saja. Wong Rusia pasca Stalinisme itu, dimana kebijakan neoliberal diterapkan dengan menggunakan metode terapi kejut (shock therapy-thanks to Jeffrey Sachs), pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dalam hitungan bulan, kini bukan makin demokratis malah menjadi negara yang disebut "State-bureaucratic-oligarhic Mafia complex and Bonaparte." Lalu kemudian ada istilah baru yang lucu "Kediktatoran Kapitalis," dimana yang dirujuk adalah Cina dan Rusia (Singapura rasanya tidak dimasukkan), untuk kemudian dihadapkan dengan "Demokrasi Kapitalis" yakni USA dkk. Macam-macam saja.
@Roy dan Justinus: makasih banyak atas tambahan penjelasannya.
@Sonny: aku agak kurang jelas dengan soal ini, "Untuk Coen: gimana supaya solusi bagi "negara" (yang dikritik itu) lebih superior ketimbang "negara" di e.g. USSR dan Cina?" Bisa lebih dijabarkan, takut aku keliru meresponnya.
@Tjen: kontradiksi macam begitu sayangnya memang sering dilewatkan, karena asumsi yang mereka pegang sejak awal adalah "Privat is better than publik." Kasus Howard itu persis dengan kasus Reagan di AS.
Tentang Strategi Kiri
Tanggapan Terhadap Stevel EllnerMarta Harneceker
ARTIKEL Steve Ellner, berargumen bahwa tiga strategi anti-neoliberal kiri muncul di benua kita pada tahun 1990an. Strategi tengah (centrist), yang diasosiasikan dengan Jorge Castaneda; yang diasosiasikan dengan saya sendiri memprioritaskan perjuangan melawan neoliberalisme; dan strategi James Petras di mana proposisi anti-neoliberal tidak menutupi perjuangan anti-imperialis dan anti-kapitalis.
Strategi yang diambil dari tulisan saya diringkas menjadi berikut: Akhir siklus revolusi anti-imperialis telah tiba. Kesulitan mencapai kemenangan dalam periode ultra-konservatif saat ini adalah besar, dan dengan begitu perlu memprioritaskan perjuangan-perjuangan anti-neoliberal, bukannya anti-imperialis atau anti-kapitalis, dan mengutamakan ruang-ruang lokal dengan tujuan memperkuat kiri. Adalah juga perlu membangun aliansi yang lebar. Ellner menyintesis strategi yang saya kedepankan, dalam serangkaian tulisan saya yang hanya sedikit membahas tema tersebut. Ia, walau demikian, tidak mengkonsultasikan buku saya La izquierda despues de Seattle (Harnecker, 2001), di mana saya secara eksplisit mengacu pada subyek tersebut. Sesungguhnya, judul asli buku tersebut adalah "Tugas-tugas Strategis: Mengartikulasikan Partai-partai Kiri dan Tatanan Sosial Kiri dengan Tujuan Membentuk Suatu Front Anti-Neoliberal Yang Besar."
Saya hendak mengambil kesempatan ini untuk mengembangkan lebih lanjut beberapa ide saya dan agar pembaca dapat memahami lebih baik posisi saya dalam topik ini. Saya perlu memulai dengan mengklarifikasi istilah "kiri," karena itu memiliki makna yang berbeda bagi penulis yang berbeda. Saya memahami kiri sebagai konvergensi semua kekuatan yang melawan sistem kapitalis dengan logika profitnya, yang memperjuangkan masyarakat alternatif yang berdasarkan humanisme dan solidaritas dan dibangun atas kepentingan kelas pekerja, yang membebaskan mereka dari kemiskinan materi dan penderitaan spiritual yang dikembangbiakkan oleh kapitalisme. Kiri, dengan demikian, terdiri bukan saja atas partai atau organisasi politik kiri; ia juga menyertakan aktor-aktor sosial dan gerakan.
Imperialisme dan Globalisasi: Memperhitungkan Perkembangan Baru
Sekarang dengan telah diberikannya definisi terhadap istilah "kiri," saya dapat menerangkan posisi saya terkait globalisasi dan imperialisme. Adalah penting bagi kaum kiri untuk menghayati sifat-sifat baru dari hal-hal yang muncul dalam beberapa dekade terakhir.
Kita hidup dalam suatu dunia yang cukup berbeda dengan tahun-tahun awal revolusi Kuba, suatu dunia yang penuh rintangan tapi, juga kesempatan. Adalah krusial bagi kaum kiri, untuk memahami sepenuhnya hal yang pertama dengan tujuan mengelaborasikan strategi yang memungkinkan kita mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut, dan untuk memahami yang kedua, agar dapat mengendalikan keuntungan-keuntungan ini dengan memformulasikan alternatif yang didasarkan atas solidaritas. Saya yakin - sebagaimana telah sering kali saya nyatakan - bahwa untuk menghadapi "tantangan-tantangan yang dihadirkan oleh dunia dan untuk memajukan perjuangan bagi transformasi sosial yang mendalam, perlu menghindari nostalgia dan - dengan berbasiskan realitas baru yang kita temui - secara kreatif membangun masa depan" (Harnecker, 1999, 388).
Dalam hal inilah, saya memiliki perbedaan serius dengan tulisan-tulisan James Petras. Petras menunjukkan ketidakpercayaan terhadap semua pihak yang menyatakan, sedang terjadi perubahan-perubahan penting di dunia, dan yang sejalan dengan itu, menunjukkan pentingnya respon-respon baru di pihak kaum kiri.
Tidak dapat dibantah lagi, sesuatu yang baru telah muncul akibat revolusi informasi: sistem komunikasi dunia telah mengalami revolusi. Kapital kini tidak saja telah menjangkau tempat-tempat paling terpencil di dunia - sebagaimana telah dilakukannya sejak abad ke-16 - tapi, sebagaimana dicatat Castells (1997, 120), telah mampu berfungsi sebagai suatu unit tunggal dalam waktu-nyata dalam skala planet (a single unit in real time on a planetary scale). Jumlah uang yang massif ditransfer dalam hitungan detik melalui sirkuit elektronik yang menyatukan dunia finansial. Ini adalah fenomena baru yang telah dimungkinkan dalam dekade terakhir abad 20, berkat infrastruktur baru yang dibangun oleh teknologi informasi dan komunikasi. Chesnais (1997, 20) menambahkan, penjelasan terhadap perkembangan ini dengan kehadiran persyaratan institusional, yang mengeliminir penghalang yang dibangun setelah Perang Dunia Kedua, terutama di Eropa. Dunia kini semakin berfungsi sebagai sebuah unit operatif, sebuah pasar kapital global.
Di luar area finansial, sesuatu yang secara kualitatif baru telah hadir dalam wilayah produksi. Proses produksi yang sama telah terinternasionalisasi. Produk-produk tidak perlu lagi difabrikasi secara keseluruhan dalam satu negeri, melainkan tiap-tiap komponen difabrikasi dalam beragam wilayah di penjuru dunia. Hal yang sama terjadi dalam sektor jasa. Akibatnya, banyak proses yang melibatkan operasi-operasi padat-karya (labour-intensive) memilih negeri-negeri Selatan, di mana buruh murah mendominasi (Harnecker, 1999, 134-135).
Dinamika kapital yang baru, tidak menjadikan negeri-negeri kurang berkembang terserap secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian dari sirkuit ekonomi nasional. Dengan kata lain, persoalannya bukan lagi "dua sirkuit berbasis nasional yang memiliki hubungan yang rumit dengan perdagangan dunia, melainkan sebuah sistem produktif yang saling berhubungan, yang terdiri dari proses produktif dan buruh yang beroperasi secara international, dalam pengertian bahwa mereka bergantung pada kapital transnasional" (Agacino, 1997, 12).
Korporasi besar berupaya untuk membebaskan dirinya dari kekangan negara agar dapat berfungsi tanpa batasan-batasan. Walau demikian, mereka bergantung pada negara yang sama untuk memfasilitasi operasi-operasi bisnisnya, mengubah kementerian luar negeri dan cabang-cabang pemerintahan lainnya menjadi kantor-kantor bisnis, dalam pengertian sesungguhnya untuk melayani kepentingan mereka (Harnecker, 1999, 146).
Walaupun istilah "globalisasi" awalnya diciptakan di Amerika Utara, ia tidak perlu ditolak karena alasan ini. Kita perlu mengembangkan taktik dan strategi baru untuk fenomena baru yang mengkaraterkan kapitalisme dalam era globalisasi. Lebih penting lagi, imperialisme tidaklah hilang tetapi, mengambil bentuk yang baru.
Kita tidak dapat menyamakan tindakan yang dijalankan dalam dunia bipolar, yang ada pada saat kemenangan revolusi Kuba, ketika kubu sosialis memberikan dukungan dari belakang bagi gerakan revolusioner - dan sedemikian rupa berfungsi untuk meredam eksploitasi kapitalis di barat - dengan tindakan dalam dunia unipolar saat ini, yang didominasi Amerika Serikat. Serupa dengannya, kita tidak bisa menyamakan tindakan dalam suatu dunia yang mana kaum buruh memiliki kekuatan yang lebih besar dalam negosiasi karena mampu melumpuhkan produksi, dengan suatu dunia di mana kapital dapat dengan segera merespon peningkatan upah atau pajak apa pun, dengan berpindah ke negeri yang lebih menjanjikan. Hal yang sama terjadi ketika suatu negeri memutuskan untuk lebih menekankan program-program pengembangan sosial dan mengakibatkan pelarian kapital yang jumlahnya sangat besar.
Menurut Noam Chomsky (1998), terdapat semacam "senat virtual" yang terdiri dari spekulator finansial. Bila suatu negeri memutuskan untuk lebih menekankan program-program pengembangan sosial, "senat virtual" ini dapat dengan sekejap mengambil keputusan menentang kebijakan-kebijakan itu, dengan menarik sejumlah besar kapital dari suatu negeri, dengan konsekuensi-konsekuensi yang mengerikan.
Mendefinisikan Strategi Politik: Akhir dari Era Revolusi Anti-Imperialis
Saya perlu mengklarifikasikan apa yang saya maksudkan dengan "strategi," karena istilah ini biasa mengacu pada fenomena tertentu.
Ia dapat dipergunakan, contohnya, untuk menyinari arah perkembangan dan persatuan kaum kiri. Kita dapat berbicara tentang strategi komunikasional, strategi ekonomi, strategi budaya, dsb. Ketika Ellner bicara tentang strategi kiri, ia mengacu pada strategi politik. Bila kita menggunakan istilah tersebut dalam pengertian ini, janganlah kita menyamakannya dengan tujuan jangka-panjang dari perjuangan politik.
Strategi politik adalah seni mendefinisikan siapa kawan dan musuh kita, maupun sektor-sektor yang dapat dinetralisir dalam tahap atau periode historis tertentu. Strategi tidak dapat diformulasikan di luar konteks historis; adalah perlu memperhitungkan apa yang sedang terjadi di dunia dan di tiap negeri.
Maka, penting bagi pembaca, untuk memiliki informasi tentang latar belakang tesis yang disinggung Ellner yakni, yang terkait dengan akhir dari era revolusi anti-imperialis, yang merupakan respon dari runtuhnya blok sosialis setelah 1989 dan yang saya definisikan dalam buku saya La Izquierda en el umbral del Siglo XXI:
"Uni Soviet secara resmi terdisintegrasi pada 3 Desember 1991. Tidak ada lagi yang dapat mengabaikan bahwa terjadi perubahan drastis dalam perimbangan kekuatan global, dan telah dimulai suatu periode "uni-polarisme" militer serta sentrisme ekonomi, politik dan budaya yang berkiblat ke Utara. Kaum Kiri telah kehilangan kawan strategisnya yang penting.
"Dalam konteks ini, gerakan bersenjata kehilangan garda belakangnya dan kebanyakan dari mereka diharuskan mencari negosiasi untuk solusi terhadap konfrontasi militer yang telah berkecamuk selama lebih dari satu dekade.
"Tesis tentang menutupnya siklus revolusi anti-imperialis - spesifiknya konfrontasi total dalam front militer dan ekonomi melawan imperialisme - muncul sebagai reaksi terhadap korelasi kekuatan baru di tingkat dunia. Tesis ini, yang membingungkan banyak di antara kita, ketika dikedepankan oleh [pimpinan Sandinista] Victor Tirado - dalam konteks kekalahan elektoral Sandinista dan kegagalan Soviet - kini semakin banyak diterima oleh sektor-sektor di Kiri. Menerima itu bukan berarti meninggalkan keyakinan bahwa hanya melalui suatu program anti-imperialislah negeri-negeri kita dapat mencapai kedaulatan penuh dan perkembangan nasional. Tesis ini sekedar suatu pengakuan tentang rintangan yang ada terhadap kemenangan dalam periode ultrakonservatif ini. Barangkali akan lebih akurat untuk mengatakan, dengan korelasi kekuatan di tingkat dunia saat ini, kemungkinan suatu konsolidasi proses anti-imperialis revolusioner di wilayah ini untuk sementara menemui akhirnya. (Harnecker, 1999, 65.)"
Walaupun kini hubungan antara kekuatan politik sedemikian rupa membaik untuk keuntungan kaum kiri, saya tetap meyakini bahwa sangatlah sulit, kalau bukan tak mungkin, bagi proses anti-imperialis revolusioner untuk mengonsolidasikan diri di Amerika Latin. Saya di sini merujuk pada kemungkinan suatu kemenangan anti-imperialis di satu negeri dalam bentuk yang terisolasi. Perjuangan anti-imperialis, yang pada saat ini tak lebih dari perjuangan melawan globalisasi neoliberal, hanya dapat maju bila negara-negara kuat di dunia dihadapkan pada perlawanan global, dan dalam kasus spesifik Amerika Latin, bila berkembang suatu mekanisme artikulasi bersama di antara negeri-negeri yang paling penting, termasuk Brasil, Argentina, Venezuela, dan Kolombia. Dengan demikian, yang telah berakhir adalah era revolusi anti-imperialis nasional, dan bukan perjuangan anti-imperialis itu sendiri.
Memang, kita dapat dengan mudah membayangkan kemunculan suatu kesatuan perjuangan anti-imperialis di penjuru benua ini. Walau demikian, keberadaan korelasi kekuatan yang negatif dalam tingkat dunia, mengharuskan kaum kiri menempatkan batasan-batasan terhadap wilayah tindakannya, suatu keharusan yang tidak diterima oleh beberapa analis.
Memang, seorang penulis telah menentang posisi saya dengan menegaskan bahwa tidak ada revolusi yang dilancarkan di bawah kondisi-kondisi yang mendukung, sambil mengajukan revolusi Kuba sebagai satu contohnya (lihat Ellner, 2004, 29). Saya adalah yang pertama menerima pernyataan ini. Konsep politik yang saya pertahankan dalam karya saya La izquierda en el umbral ... tepatnya berada dalam garis tesis ini. Di situ saya berargumen, seni politik adalah seni membangun kekuatan, dengan kata lain, mengubah korelasi kekuatan melalui suatu cara, sehingga hal-hal yang tampak mustahil saat ini menjadi dimungkinkan di masa depan. Tapi, pernyataan itu tidak berarti bahwa semuanya adalah mungkin. Para pemimpin Kuba sendiri dalam berbagai kesempatan menegaskan, revolusi Kuba tidak akan mungkin terjadi bila kubu Soviet tidak eksis pada saat itu. Korelasi kekuatan di tingkat dunia pada akhir 1950an dan 1960an, ketika kubu sosialis sedang membesar, memungkinkan fenomena Kuba dan proses pembebasan nasional di Asia dan Afrika.
Strategi Politik untuk Periode Saat Ini: Pembangunan Suatu Front Anti-Neoliberal Yang Lebar
Walaupun musuh-musuh kita sangatlah kuat, terdapat semakin banyak penolakan terhadap model globalisasi di antara mayoritas penduduk, dikarenakan ketidakmampuannya memecahkan problem-problem yang paling mendesak. Kebijakan neoliberal yang diterapkan oleh kapital multinasional dengan perlindungan Amerika Serikat - yang memiliki kekuatan militer dan media komunikasi terkuat di dunia - tidak hanya gagal memecahkan problem-problem ini, tapi mereka memperparah penderitaan dan ketersingkiran sosial di saat kekayaan semakin terkonsentrasikan dalam tangan-tangan yang semakin lama semakin sedikit.
Sebagaimana saya nyatakan dalam La izquierda despues de Seattle, "Dalamnya krisis serta luas dan beragamnya sektor-sektor yang terkena dampaknya ... mengarah kepada skenario yang sangat menguntungkan dan kondusif bagi pembangunan suatu blok sosial alternatif yang berbasis sangat luas, dengan kekuatan yang sangat besar berkat sifat dari komponen-komponennya" (Harnecker, 2001, 141). Blok ini dapat melibatkan mayoritas luas penduduk. Selain sektor-sektor tradisional berupa kelas pekerja perkotaan dan pedesaan, dan sektor-sektor yang paling termiskinkan dan terpinggirkan, kita dapat memanfaatkan sektor-sektor menengah yang termiskinkan, pengusaha skala kecil dan menengah, anggota-anggota ekonomi informal, mayoritas kelas profesional, kaum pengangguran, kaum lanjut usia, para anggota koperasi, polisi, dan prajurit militer tingkat rendah dan menengah.
Ke dalam pengelompokkan ini, kita harus tambahkan sektor-sektor kapitalis yang telah memasuki kontradiksi obyektif dengan kapital transnasional. Kita di sini tidak merujuk pada suatu "borjuasi nasional progresif" yang mampu memainkan peran memimpin dalam mengembangkan proyek pengembangan nasionalnya sendiri, tetapi sektor-sektor yang agar dapat bertahan tidak memiliki alternatif selain memasukkan diri ke dalam proyek nasional, kerakyatan. Sektor-sektor ini bergantung pada kredit dari negara dan diuntungkan oleh pasar internal yang besar bagi produk-produk mereka, yang dirangsang oleh kebijakan sosial dari suatu pemerintahan progresif.
Neoliberalisme memiskinkan mayoritas besar penduduk di negeri-negeri kita. Ia melakukannya dalam hal sosio-ekonomi, dan juga dari sudut pandang kondisi-kondisi subyektif. Maka, kita harus berseru tidak hanya kepada mereka yang secara ekonomi dilumpuhkan oleh globalisasi, tapi juga kepada mereka yang menderita diskriminasi dan ditindas oleh sistem: kaum perempuan, pemuda, anak-anak, lanjut usia, penduduk asli, negro, minoritas agama tertentu, homosexual, dll. Blok yang diusulkan ini harus memberikan ruang - sebagaimana dinyatakan tadi - bagi "mereka semua yang menderita akibat konsekuensi dari sistem yang ada dan yang rela mengambil komitmen untuk berjuang menghadang langkah majunya" (Harnecker, 2001, 141-142).
Untuk mengartikulasikan kepentingan aktor-aktor yang beragam tersebut, perlu untuk memformulasi tuntutan-tuntutan kongkrit terbatas yang mempraktekkan strategi konvergensi (Harnecker, 491). Pendeknya, kita butuh mengelaborasi suatu program yang menggabungkan kepentingan dari mereka semua yang menjadi korban neoliberalisme. Platform ini akan menghadang perkembangan proyek neoliberal dan menawarkan alternatif kongkrit, seperti program anti-kelaparan yang diformulasikan oleh Presiden Brasil, Lula.
Bagaimana Mengatasi Rintangan dalam Aturan Sistem Demokratik Saat Ini
Kita harus memahami, betapa rapuhnya demokrasi di Amerika Latin. Rejim-rejim ini berada dalam batasan-batasan atau demokrasi "pengawasan," dimana keputusan penting tidak diadopsi oleh kongres tapi, oleh entitas yang lepas dari kontrolnya: agen keuangan internasional besar (IMF, WB), bank sentral, dan badan keamanan nasional.
Kini semakin tampak bahwa kelas penguasa lebih dapat mentolerasi kemenangan kandidat kiri, karena posisi mereka semakin buruk bila hendak memodifikasi tatanan yang ada. Untuk mengatasi batasan-batasan ini, ide Simon Bolivar tentang pengartikulasian kepentingan bersama negeri-negeri kita semakin mungkin diterapkan. Kita tidak mencapai banyak bila terisolasi, bila bersatu kita membuat negeri-negeri kuat menghormati kita dan kita dapat menemukan solusi ekonomi, politik, dan budaya yang semakin memerdekakan kita dari mereka.
Walaupun Lula memenangkan kepresidenan dengan dukungan elektoral yang, bahkan lebih besar dibandingkan Chavez pada 1998, kita tak dapat melupakan bahwa hasil tersebut merupakan produk dari aliansi politik yang lebar, yang kini diperlukan untuk memerintah negeri itu. Partai Buruh Lula, adalah minoritas di kedua kamar Kongres, dan walaupun mengontrol sejumlah kotapraja dan pemerintahan negara bagian, ia juga minoritas dalam dewan-dewan kotapraja. Terhadap hambatan ini harus ditambahkan juga ketergantungan Brasil terhadap kapital keuangan internasional dalam tingkat yang jauh lebih besar dibanding Venezuela dan industri petroleumnya. Apakah ini berarti pemerintah sepert Lula, tak dapat berbuat apa-apa untuk menghadirkan transformasi sejati?
Kembali kepada konsep politik sebagai pembangunan kekuatan sosial untuk mengubah korelasi kekuatan saat ini sehingga hal-hal yang kini tampak tak mungkin menjadi mungkin di esok hari, masa depan pemerintah Lula sebagi besar bergantung pada kapasitas gerakan rakyat untuk mengorganisir diri dan berkembang. Mentransformasi gerakan rakyat menjadi pengelompokan yang menentukan, akan mengubah perimbangan kekuatan untuk keuntungan blok progresif. Hanya dalam bentuk inilah komitmen programatik yang diambil Lula, dapat berjalan maju. Dinamika ini secara khusus penting karena pemerintah Lula terbelah dua menjadi kekuatan yang menginginkan transformasi masyarakat dan mereka yang menyangkal keberadaan alternatif dari subordinasi terhadap kapital keuangan internasional.
Pemerintah progresif Amerika Latin harus memahami - sebagaimana saya yakin Presidente Chavez memahaminya dengan baik - bahwa tidak ada perubahan riil yang dicapai tanpa suatu sektor rakyat yang terorganisir dan terpolitisir dengan baik, yang melancarkan tekanan untuk memajukan proses dan mampu belajar dari kesalahan dan deviasi-deviasi. Harus dipahami bahwa rakyat kita harus menjadi aktor utama proses transformasi.
Memajukan Pertumbuhan Kekuatan Kiri: Peran Pemerintah Lokal
Kiri harus memperhitungkan transformasi sosial, politik, ekonomi dan budaya yang penting, yang muncul dalam waktu baru-baru ini di dunia. Bentuk baru dominasi kapitalis melampaui wilayah ekonomi dan negara; mereka mempenetrasi serat-serat masyarakat, dengan begitu mengubah persyaratan perjuangan. Pengaruh media komunikasi, contohnya, begitu besar sehingga mampu menarik sektor luas penduduk kepada sikap-sikap kapitalis. Akibatnya, represi semakin tak dibutuhkan dibandingkan sebelumnya, untuk menjamin reproduksi sistem yang ada. Noam Chomsky benar ketika menyatakan, propaganda dibutuhkan oleh demokrasi borjuis sebagaimana halnya represi oleh negara totaliter.
Terhadap kondisi itu, perlu ditambahkan tidak adanya kepercayaan rakyat kebanyakan terhadap politik dan politikus. Rakyat muak dengan janji-janji yang tak dapat dipenuhi dan dengan demikian hanya sekedar berpropaganda tentang masyarakat alternatif tidaklah cukup. Butuh untuk mendemonstrasikan dalam praktek-praktek sehari-hari apa yang dikhotbahkan. Ini hanya mungkin "dengan mengembangkan alternatif kerakyatan terhadap kapitalisme dengan cara membuang motif profit dan hubungan-hubungan yang dipaksakan olehnya dan menggantikannya dengan suatu logika baru yang humanistik dan didasarkan pada solidaritas dalam ruang-ruang yang dikuasai oleh kaum kiri" (Harnecker, 2001, 164-165). Dengan demikian perlu dicapai suatu tipe demokrasi "dari-bawah" yang baru.
Ellner benar saat menunjukkan bahwa saya menolak argumen kaum kiri radikal, yang memandang kontrol terhadap pemerintahan kotaparaja atau negara bagian sebagai "mengelola kapitalisme." Sebaliknya, adalah penting untuk mengambil keuntungan dari ruang-ruang lokal, karena pemerintahan kotapraja yang berada di tangan kaum kiri dapat memainkan peran penting dalam memajukan perkembangan kekuatan kiri dan melaksanakan pembangunan alternatif. Pemerintahan kotapraja harus ditransformasikan menjadi suatu percontohan yang mendemonstrasikan potensi dari proyek politik yang secara sosial berbeda.
"Pemerintahan-pemerintahan ini dapat membuka ruang-ruang yang kondusif bagi pembentukan persyaratan budaya dan politik yang memajukan otonomi organisasional masyarakat dan dalam bentuk ini bergerak menuju konstitusi diri subyek tersebut, yang merupakan basis satu-satunya dimana masyarakat sosialis baru dapat dibangun" (Harnecker, 2001, 171-172)
Saya yakin, sangat perlu untuk mengupayakan, bukan saja transformasi pemerintahan lokal yang dijalankan kaum kiri menjadi percontohan; hal yang sama berlaku bagi ruang-ruang lainnya yang dikuasai kaum kiri - komunitas pedesaan, universitas, front-front komunitas dan buruh dan mahasiswa, koperasi, stasiun radio alternatif, dsb. Lebih jauh lagi, pengalaman ini mewakili suatu medan ideal untuk menguji batasan-batasan yang diciptakan oleh kerangka neoliberal.
Penting bagi kaum kiri untuk menang, agar rakyat memahami kebutuhan untuk melampaui batasan-batasan ini. Hanya melalui pengalaman-pengalaman demikianlah, beragam aktor-aktor sosial mulai memahami bahwa untuk memperluas proyek-proyek humanistik dan berbasiskan solidaritas ini butuh mengakhiri sistem kapitalis, yang mana logika profitnya mewakili rintangan terhadap pembangunan alternatif macam apapun.
Proses Bolivarian Venezuela dan Penciptaan Suatu Subyek Revolusioner
Sehubungan dengan proses revolusioner Bolivarian (pro-Chavez) yang sedang berlangsung di Venezuela, dan perbedaan-perbedaannya dengan Partai Buruh (PT) di Brasil, adalah benar (sebagaimana dinyatakan Ellner) bahwa saya belum mengalamatkan diri saya secara spesifik kepada sektor-sektor yang tersingkirkan. Walau demikian, saya telah tunjukkan dalam berbagai wawancara bahwa Chavez telah tak mampu bergantung pada dukungan suatu gerakan buruh terorganisir yang kuat maupun partai politik yang kuat, sebagaimana halnya kasus Allende di Chile dan Lula di Brasil. Kelemahan ini membuat Chavez mencari dukungan solid Angkatan Bersenjata, satu-satunya struktur yang menjangkau seluruh negeri itu dengan pengecualian Gereja Katolik, yang jelas-jelas diidentikkan dengan kaum oposisi.
Sektor-sektor kunci dari oligarki Venezuela tak memiliki jiwa identifikasi nasional, dan ini menjelaskan deklarasi perangnya terhadap pemerintahan Chavez. Bukan berarti pemerintahan Chavez tidak seharusnya melakukan upaya gabungan untuk meraih dukungan sektor-sektor bisnis dengan suatu kebijakan kredit khusus untuk menggalakkan pengembangan mandiri, yang menjadi tujuan pemerintah.
Proyek anti-neoliberal Chavez terkandung dalam Konstitusi 1999, tapi rintangan institusional dan sosialnya begitu besar sehingga kemajuannya lamban. Barangkali, kemajuan paling signifikan dalam tahun kemarin adalah beragam jenis kampanye (dikenal sebagai Missions) di wilayah pendidikan dan kesehatan. Mission yang terbaru dinamakan "Vuelvan Caras," yang berupaya menciptakan sumber-sumber pekerjaan baru dalam model ekonomi yang humanistik dan berbasiskan solidaritas.
Saya yakin adalah penting untuk melakukan penelitian, sebagaimana dianjurkan Ellner, tentang apa makna sektor-sektor penduduk tersingkirkan terhadap proses Bolivarian dan bagaimana sikap mereka yang biasa mengharap pemberian telah ditransformasi menjadi penentu politik dan pendukung aktif perubahan. Menurut pertimbangan saya, aspek yang paling luas jangkauannya dari proses Venezuela yang dipimpin dengan sangat mahir oleh Chavez, adalah cara-cara yang digunakan untuk menciptakan suatu subyek revolusioner yang telah mempenetrasi kesadaran sektor-sektor yang terpinggirkan maupun kelas pekerja.***
Artikel ini diterjemahkan oleh Data Brainanta, dari judul asli On Leftist Strategy, dan dimuat di jurnal Science & Society, (Vol. 69, No. 2, April 2005, 142–152).SPARTAN NEwS