SPARTAN SUMUT

Nograhany Widhi K - detikPemilu

Jakarta - Sekitar 500 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), aktivis 98 dan Prodem akan mendemo Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo akan digelar setiap hari. Mereka menuntut hasil Pilpres dibatalkan karena inkonstitusional.

"Banyak, dari Prodem, angkatan 98, beberapa lagi korban 27 Juli, PDIP, macam-macamlah. Ini sudah nggak bicara partai, ini bicara elemen masyarakat yang kami rajut dalam kesatuan aksi," ujar Koordinator Kesatuan Aksi Tolak Pilpres Inskonstitusional, Budi Mulyawan kepada detikcom, Jumat (10/7/2009).

Menurut Budi, aksi yang akan dilakukan di depan Gedung KPU, pukul 14.00 WIB nanti melibatkan 500 orang. Rencananya aksi ini akan digelar tiap hari dengan jumlah massa yang terus meningkat.

"Targetnya kalau memang nanti bisa difasilitasi bertemu KPU meminta Pemilu yang kemarin dibatalkan. Karena menurut kami itu (hasil Pilpres) inkonstitusional apalagi dengan produk hukum MK terakhir," imbuh pria yang juga menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini.

Menurut Budi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencontreng tidak menyelesaikan akar masalah. Daftar pemilih tetap (DPT) masih saja carut marut.

"MK juga tak punya kewenangan dalam regulasi. Kewenangannya cuma meninjau masalah konstitusi dan menyelesaikan sengketa Pemilu Pilpres. Yang mengeluarkan regulasi bukan MK. MK melebihi kewenangannya, karena itu cacat (hasilnya)," gugat Budi.

Bukankah permintaan mencontreng dengan KTP juga disampaikan pihak Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto?

"Ya itu kan rentetan, bukan akar masalah. Ketika DPT bermasalah sehingga timbul rentetan tuntutan lain yaitu masalah KTP. Sampai hari ini DPT bermasalah tapi penyelesaiannya nggak jelas. Keputusan (tentang KTP) itu capres seolah anak kecil yang dikasih kembang gula," jelasnya.( nwk / iy )