SPARTAN SUMUT

Hubungan Negara dan Pasar di Era Neoliberalisme

Coen Husain Pontoh
(Diambil dari tulisan di Facebook Note)

Perdebatan publik soal neoliberalisme, kini makin lama makin menarik. Perdebatan mana tidak semata berkaitan dengan posisi politik para Capres-Cawapres, tapi lebih ingin menegaskan dan menjernihkan posisi teoritis dari masing-masing kubu neoliberal dan anti-neoliberal. Ini tentu sebuah kemajuan yang patut diapresiasi.

Salah satu topik yang banyak diperdebatkan, menyangkut hubungan antara negara dan pasar. Kalangan pendukung neoliberal bersikukuh, tidak ada fakta historis bahwa pasar menolak keberadaan negara. Mereka memberi contoh, bahkan di Amerika Serikat pun, negara yang sering dicap sebagai kampiun neoliberal, peran negara dalam pasar tetap sangat dibutuhkan. Seperti yang akan saya tunjukkan, argumen ini separuh benar. Yang tidak disebutkan oleh pendukung neoliberalisme itu, peran negara seperti apa yang dibutuhkan oleh pasar tersebut.

Ekonom David Boaz dan Eward H. Crane, dari lembaga think-thank neoliberal, Cato Institute yang berbasis di Washington, AS, dalam buku “Market Liberalism A Paradigm for the 21st Century,” bahkan sampai merujuk ke jaman antik untuk menekankan pentingnya pasar bebas dari intervensi negara. Tetapi, menjelang akhir abad ke-20, demikian Boaz dan Crane, Barat dan lainnya berada dalam kungkungan pemerintahan yang terlalu besar serta lembaga-lembaga yang tidak efektif. Mereka menyebut sosialisme birokratik di Rusia dan Eropa Timur, otokrasi di Amerika Latin, totalitarianisme despotis di Asia, rejim kleptokrasi di Afrika, dan negara kesejahteraan di Barat, sebagai bentuk penyimpangan dari sejarah panjang Barat akan tradisi kebebasan.
Kemudian, menyusul runtuhnya rejim nasional Keynesianisme, Boaz dan Crane merayakan sebuah babakan baru dari sejarah Barat: jatuhnya rejim-rejim militer di Amerika Latin yang disusul dengan ditegakkannya pemerintahan demokratis, dan dimulainya proyek privatisasi perusahaan negara serta dihapuskannya kebijakan yang memproteksi industri domestik dari kompetisi global. Berpalingnya Cina dari jalan sosialisme menuju jalan kapitalis yang ditandai oleh privatisasi sektor pertanian, juga dianggap sebagai bagian dari babakan baru itu. Demikian juga dengan privatisasi ratusan perusahaan milik negara di Inggris, serta kebijakan perestroika dan glasnost di Uni Sovyet, adalah bagian tak terpisahkan.

Barat, kini sedang berada di jalurnya yang benar: membebaskan dirinya dari kungkungan negara. Atau lebih khusus lagi, membebaskan pasar dari intervensi negara. Inilah inti dari demonisasi Boaz dan Crane terhadap peran negara dalam urusan ekonomi. Atau dalam bahasa Ronald Reagan, "jika kita ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka kita harus mengurangi pertumbuhan negara.”
Benarkah demikian?

Negara dan Rejim
Sebelum lanjut, saya ingin mengklarifikasi dua istilah yang sering sekali dipertukarkan dalam pemaknaan yang sama: negara dan rejim. Padahal esensinya, kedua istilah ini memiliki perbedaan yang mencolok. Untuk itu, saya mau meminjam analisa James Petras, Morris Morley, dan Richard Robison dkk.

Petras dan Morley, mengatakan, negara adalah lembaga-lembaga politik permanen dalam masyarakat seperti, militer, pengadilan, birokrasi sipil, dan pejabat-pejabat tinggi bank sentral. Lembaga-lembaga politik permanen ini menyatu dengan sistem kelas yang berkuasa dan secara bersama-sama mereka membentuk “the state.” Mereka ini kedudukannya tidak dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, misalnya.

Ambil contoh bank sentral. George Cooper dalam bukunya “The Origin of Financial Crises,” mengatakan, saat ini bank sentral adalah lembaga yang paling menentukan dalam dunia modern. Apa yang diputuskan oleh bank sentral akan menentukan berapa besar bunga yang kita peroleh dari tabungan kita atau berapa besar biaya yang mesti kita keluarkan untuk mencicil angsuran rumah. Secara tidak langsung, keputusan mereka menentukan nilai dari rumah kita, pensiun kita, dan biaya mingguan atas belanjaan kita di toko eceran. Kebijakan mereka juga bisa mempercepat ekspansi ekonomi atau sebaliknya, mendorong ekonomi ke jurang resesi.

Pokoknya, apa yang diputuskan bank sentral sangat memengaruhi aktivitas kita sehari-hari. Jauh lebih besar ketimbang apa yang diputuskan oleh para politisi di parlemen. Sialnya, dengan kekuasaan yang sedemikian besar, para pejabat bank sentral itu bebas dari mekanisme checks and balaces, seperti yang lazim menimpa para pemimpin yang dipilih rakyat.

“Tidak pernah ada di dunia ini,” demikian Cooper, “gubernur bank sentral di pilih oleh rakyat, dan sekali mereka menduduki jabatan itu, mereka selalu mengambil jalan yang berjarak dari pengaruh politik.”
Sementara itu, rejim adalah elemen-elemen pejabat non-permanen yang menduduki cabang eksekutif dan legislatif. Mereka ini, biasanya, dalam merancang kebijakan berada dalam koridor negara dan kepentingan kelas dominan. Ketika rejim berbeda secara substansial dari negara, krisis muncul ke permukaan – yang biasanya berakhir dengan pergantian rejim melalui kudeta oleh negara. Robison dkk, menambahkan, rejim, adalah tipe-tipe tertentu dari organisasi negara yang mewujud dalam beragam bentuk seperti, demokrasi liberal, demokrasi korporatis, demokrasi oligarki, kediktatoran, fasisme, otoritarianisme korporatis, totalitarianisme, dsb.

Bersandar pada penjelasan ini, istilah negara yang saya gunakan di sini mengacu pada Negara Kapitalis. Dan di dalam negara kapitalis itu, rejim neoliberal mendapatkan kesempatan emas untuk merealisasikan proyek-proyeknya. Boleh jadi, di dalam negara kapitalis ini, rejim yang berkuasa adalah rejim anti-neoliberal. Hugo Chavez di Venezuela, Evo Morales di Bolivia, atau Rafael Correa di Ekuador, adalah tipe rejim anti-neoliberal di sebuah negara kapitalis.
Indonesia pasca kemerdekaan juga punya contoh menarik soal ini. Sebagai negara kapitalis, Indonesia pernah dipimpin oleh rejim nasionalis-populis Soekarno. Antara rejim Soekarno dan negara berbeda kepentingan dan karena itu, rejim Soekarno harus ditumbangkan. Pasca itu, rejim Orde Baru (Orba), bergandeng mesra dengan negara, yang oleh Robison, dikatakan, “negara Orba menjadi bagian integral dari perkembangan kapitalisme dan kelas kapitalis Indonesia.” Rejim ini hanya tumbang oleh gerakan rakyat yang masif.

Tetapi, kita lihat, walaupun rejim Orba telah tumbang dan muncul rejim baru hasil pemilu (electoral regime), negara Indonesia tetaplah negara kapitalis. Status ini tidak berubah, walaupun rejim elektoral datang silih berganti.

Mengubah watak intervensi

Jika secara teoritik kalangan neoliberal menendang peran negara dalam pasar, bagaimana dalam prakteknya?

Mari kita mulai dengan prinsip dasar cara kerja sistem kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalis, motivasi dan tujuan utama dari sistem masyarakat ini adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan merupakan rangsangan utama para kapitalis untuk berinvestasi. Sebaliknya, jatuhnya tingkat keuntungan akan membuat para kapitalis enggan berinvestasi, sehingga tingkat akumulasi menurun dan ujung-ujungnya mengirim ekonomi kapitalis ke dalam resesi.
Soalnya darimana keuntungan itu diperoleh? Apakah dari selisih harga jual yang lebih besar dari harga produksi, seperti kewajaran yang diterima luas selama ini? Ekonom Anwar Shaikh mengatakan, agar keuntungan itu terus diperoleh, maka individu atau perusahaan kapitalis harus menghadapi dua medan pertempuran: pertama, melawan kepentingan buruh upahannya; dan kedua, menghadapi kompetitornya sesama individu atau perusahaan kapitalis di pasar.

Dalam proses kerja, produktivitas buruh ditentukan oleh dua hal: (1) kondisi teknologi yang digunakan; dan (2) panjang dan intensitas waktu kerja buruh. Sementara di medan pertukaran, seorang individu kapitalis akan dipaksa untuk menggunakan segala macam cara untuk memenangkan kompetisi. Jika harus beriklan dengan biaya sangat mahal, padahal materi iklan boleh jadi bohong, hal itu akan digunakan. Bahkan kalau perlu menyabotase produk kompetitor.
Dengan karakteristiknya yang seperti itu, Gordon, Weisskopf, dan Bowles, mengatakan, keuntungan yang diraup para kapitalis bukanlah hasil dari jual-beli komoditi dalam ruang zero-sum game bagi penjual dan pembeli. Kapitalis memperoleh keuntungan, kata mereka, sebagai hasil dari dominasi kekuasaan kelas kapitalis atas aktor-aktor ekonomi lain yang berkonfrontasi dengannya. Atau, kapitalis memperoleh keuntungan melalui hubungan ekonomi dengan aktor-aktor ekonomi di luar kelas kapitalis. Misalnya, ketika buruh menjual tenaga kerjanya dengan harga murah, dan kemudian membeli barang kebutuhan sehari-harinya dengan harga mahal, maka kapitalis telah memperoleh keuntungan.

Hubungan kedua yang mempengaruhi tingkat keuntungan terjadi dalam pertukaran internasional. Jika nilai tukar internasional tergantung pada harga ekspor dan impor, maka penentuan harga sangat ditentukan oleh pengaruh diplomasi, militer, dan tekanan-tekanan lain yang berbeda dari karakter pertukaran di pasar.

Hubungan ketiga yang juga berpengaruh pada tingkat keuntungan – menyangkut hubungan antara kelas kapitalis dengan negara – juga merefleksikan keterlibatan kekuasaan. Misalnya, bagaimana aliansi kekuasaan membentuk kebijakan negara, dalam hal ini tingkat pajak, ketersediaan tenaga kerja, perubahan teknik, dan tingkat pemanfaatan kapasitas. Keseluruhannya ini akan sangat mempengaruhi tingkat keuntungan yang bakal diperoleh para kapitalis.

Dalam hubungannya dengan negara, Ellen Meiksins Wood, berpendapat, benar bahwa di era kapitalisme terjadi pemisahan antara kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik atau disebutnya juga kekuatan “extra-economic.” Dalam masyarakat non-kapitalis, seperti masyarakat feodal, ujar Wood, para tuan feodal membutuhkan kontrol langsung dari aparatus kekerasan militer atau kekuasaan politik untuk menghisap buruh mereka, karena buruh tersebut tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki akses langsung pada alat-alat produksi, sehingga mesti menjual tenaga kerjanya untuk ditukar dengan upah guna kelangsungan kerja dan hidupnya.

Keadaan ini berbeda dengan masyarakat kapitalis. Mereka tidak membutuhkan kontrol langsung dari aparatus militer untuk mengeksploitasi buruh-buruhnya. Proses eksploitasi tersebut, dalam masyarakat kapitalis, berlangsung di wilayah pasar. Itu sebabnya, baik kapitalis maupun buruh, sangat tergantung pada pasar. Maka kata Wood, kekerasan dalam masyarakat kapitalis, tidak hanya bersifat personal dan langsung melalui alat-alat kekauasaan yang superior tapi, juga berlaku secara tidak langsung dan impersonal melalui pemaksaan oleh pasar.
Tetapi, Wood buru-buru mengingatkan, bukan berarti kapitalis tidak membutuhkan negara atau kekuasaan politik. Bahkan, pada akhirnya, para kapitalis sangat tergantung pada kekuasaan negara untuk menyokong kekuasaan ekonominya, memperkuat hak kepemilikannya, serta mengatur tata sosial dan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi proses ekspansi dan akumulai kapital.

Berbeda dengan Wood, sosiolog Wiliam I. Robinson, mengatakan, gagasan mengenai pemisahan antara kekuasaan negara dan pasar, tidak pernah ada dalam realitas. Kedua domain ini sebenarnya saling beririsan bahkan menyatu. Baginya, gagasan tentang state-market dualism, sesungguhnya adalah sebuah cara untuk melapangkan jalan bagi beroperasinya modal transnasional ke seluruh pelosok dunia. Tanpa dukungan kekuasaan negara, kekuasaan ekonomi akan terjatuh dalam stagnasi.
Berangkat dari titik pijak yang berbeda, Wood dan Robison tiba pada kesimpulan yang sama, peran negara sungguh begitu dominan dan esensial. Tanpa intervensi negara (melalui sumberdaya dan aparatus kekuasaannya), ekspansi dan akumulasi kapital tak mungkin berlangsung secara besar-besaran. Lebih-lebih dalam era imperialisme, di mana pemenuhan kebutuhan dalam negeri sangat tergantung pada pasokan dari luar negeri, keterlibatan negara, terutama AS, sangat jelas sekali. Pada titik ini, soalnya kemudian bukan apakah intervensi negara itu harus atau tidak, baik atau buruk. Yang mesti kita persoalkan adalah bagaimana watak dari intervensi itu.

Untuk memperjelas argumen ini, saya mau menyitir studi dari Vincent Navarro, profesor kebijakan publik dari Harvard University, AS. Menurut Navarro, di AS, misalnya, di masa pemerintahan Ronald Reagan yang dianggap sangat neoliberal, pengeluaran publik pemerintah federal tak pernah menyusut, dari 21.6 menjadi 23 persen dari GNP. Peningkatan itu sebagai konsekuensi pertumbuhan spektakuler belanja militer dari 4.9 menjadi 6.1 persen dari GNP. Peningkatan belanja publik ini dibiayai dari peningkatan defisit anggaran federal dan peningkatan pajak.
Koboi Reagan yang seharusnya merupakan presiden yang paling anti-pajak, dalam sejarah AS terbukti merupakan presiden yang memajaki bagian terbesar rakyat di masa damai. Ia bahkan menaikkan pajak dua kali yakni, pada 1982 dan 1983. Celakanya, ia memotong drastis pajak bagi 20 persen penduduk berpendapatan tinggi, sembari menaikkan pajak bagi mayoritas populasi.

Kenyataan ini menunjukkan dua hal: pertama, tidak benar bahwa Reagan melucuti peran negara, dengan memangkas belanja publik. Tidak heran jika Navarro mengatakan, bahwa kebijakan Reagan lebih mewakili semangat Keynesian ketimbang dogma neoliberal; kedua, apa yang dilakukan Reagan adalah mengubah watak intervensi negara dengan lebih melayani kepentingan kelas atas dan kelompok-kelompok ekonomi (perusahaan yang berhubungan dengan militer), yang telah mendanai kampanyenya. Pada saat yang sama, ia membuat kebijakan yang melawan kepentingan mayoritas rakyat AS, melalui kebijakan anti-buruh dan pemotongan belanja sosial hingga ke taraf yang tak pernah terbayangkan dalam sejarah AS.
Pasca Reagan (Bush Sr. Clinton, dan Bush Yr), peran negara makin menguat, di bidang ekonomi, politik, budaya, dan keamanan. Di bidang ekonomi, misalnya, proteksi negara sangat besar terutama dalam bentuk subsidi pada sektor pertanian skala besar, militer, penerbangan, dan biomedis. Di bidang sosial, intervensi negara menjelma dalam wujud pelemahan hak-hak sipil, khususnya hak-hak buruh. Fakta ini diakui terang-benderang oleh John Williamson, arsitek utama "Konsensus Washington," dimana katanya, “kita harus mengerti bahwa apa yang pemerintah AS promosikan ke luar negeri, sebenarnya tak mereka lakukan di dalam negeri.” Atau dengan kata lain, jika kita ingin mengerti kebijakan publik pemerintah AS, kita mesti melihat apa yang mereka lakukan, bukan apa yang mereka katakan.

Lebih lanjut Navarro mengatakan, peran negara yang besar (diukur berdasarkan belanja publik per kapita) dalam ekspansi kapital global ini, tidak hanya terjadi di AS saja. Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar negara kapitalis maju, dimana intervensi negara bukannya makin berkurang malah semakin besar.
“….my argument is that the state is more essential than ever to capital, even, or especially, in its global form,” ujar Wood.

Kepustakaan:
David M. Gordon, Thomas E. Weisskopf, and Samuel Bowles, “Power, Accumulation, and Crisis: The Rise and Demise of the Postwar Social Structur of Accumulation,” in Robert Cherry et.al., “The Imperiled Economy Mocroeconomics from a left Perspective,” The Union for Radical Political Economics, New York, 1987.

David Boaz and Edward H. Crane, "Market Liberalism A Paradigm for the 21st Century," Cato Institute, Washington, 1993.
Ellen Meiksins Wood, “Empire of Capital,” Verso, London, 2005.

George Cooper, "The Origin of Financial Crises," Harriman House, September 1, 2008.
James Petras and Morris Morley, “Latin America In The Time of Cholera Electoral Politics, Market Economics, And Permanent Crisis,” Routledge, NY, 1992.

Richard Robison, et.al, “Southeast Asia in The 1990s Authoritarianism Democracy & Capitalism,” Allen & Unwin, Australia, 1993.
William I. Robinson, “A Theory of Global Capitalism Production, Class, and State in a Transnational World,” The John Hopkins University Press, 2004.

Vincent Navarro, “The Worldwide Class Struggle,” Monthly Review, NY
September, 2006

(Catan Redaksi: Berikut adalah diskusi yang berjalan di catatan Coen)

Yustam Bilakonga, à 06:45 le 31 mai

Hehehe Mas Coen, bukan neo-lib itu yang jadi masalah ... masalahnya ada dua capress yang tiba-tiba ikut-ikutan jalan-jalan ke pasar, mereka pikir jalan-jalan ke pasar adalah anti neo-lib ... Aneh Kan ...

Tedy Tricahyono, à 06:55 le 31 mai

Thanks ulasannya, Mas Coen.. menguraikan dengan jernih perbedaan negara dan rejim. Jadi jelas buat saya yg awam ini :)

Apa bisa diartikan bahwa negara (kapitalis) memproduksi pasar, dengan bank sentral sebagai salah satu mesinnya, dan kemudian kapitalis mengakumulasi keuntungannya ?
Anto Sangaji, à 07:29 le 31 mai

Coen, masalahnya jelas, bukan menendang negara keluar dari pasar, tetapi negara hrs menciptakan ' good business climate.' Jauh2 hari Polanyi [1944] sudah nolak anggapan self-regulating market, dan menganggapnya hanya ilusi saja. Dlm praktek, fungsi negara ya menjaga pasar agar bekerja. Dengan kata lain, pasar tidak pernah beroperasi secara terisolasi dari politik.. Kalo kapitaisme bisa diringkas sbg produksi komiditi, respek thdp individual property ownership, dan buruh bebas terpisah dari alat produksi, maka fungsi negara ya menjamin ketiga hal ini, dengan semua cara, termasuk dgn kekerasan.
Goenawan Mohamad, à 07:32 le 31 mai

Saya kutip dari pidato Boediono yang dibaca dan dibagikan untuk media dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang baru lalu: "....dalam semangat bhineka tunggal ika, ekonomi global tidak boleh – bahkan tidak mungkin -- menenggelamkan ekonomi nasional.
"Negara bangsa harus tetap kukuh, sebab hanya dalam negara bangsa prinsip akuntabilitas bisa dijalankan. Sebab sebagaimana tidak ada pemerintahan global, tidak ada juga lembaga perwakilan global.

"Sebab itu, negara kebangsaan harus diperkuat. Tetapi negara kebangsaan hanya dapat diperkuat dengan pengelolaan negara oleh pemerintahan yang bersih, tidak diganggu KKN..."
Adli Usuluddin, à 07:39 le 31 mai

Kalau hanya golongan minoritas menengah atas yang menjadi sangat sejahtera, ekonomi hanya akan berputar dilingkungan mereka saja. Pertanyaan yang timbul adalah bagaimana memperluas pasar sehingga rakyat mayoritas mempunyai daya beli produk mereka.
Coen Husain Pontoh, à 08:04 le 31 mai

@Yustam: lucu juga jadinya, hehehe
@Tedy, Makasih juga. Saya kira, bukan negara (kapitalis) yang memproduksi pasar. Pasar sudah ada jauh sebelum sistem kapitalisme eksis. Kapitalisme itu sendiri, seperti yang telah dicirikan oleh bung Anto di atas.

@Anto: makasih banyak atas tambahannya, makin memperjelas hal yang coba dikaburkan.
@Mas Goen: saya sependapat dengan kutipan dari Boediono itu. Tetapi, dalam kaitan hubungan antara negara dan pasar dalam neoliberalisme, kutipan itu bermakna apa? Seperti yang saya tulis, soalnya bukan pasar menolak campur tangan negara, tapi berorientasi kemana campur tangan negara tersebut? Itu yang kabur dari pernyataan Boediono tersebut.

@Adli: mungkin pertanyaannya, bagaimana memperluas produksi, bukan pasar. Ini dua hal yang secara esensial sangat berbeda tapi saling menyatu.
Yustam Bilakonga, à 08:06 le 31 mai

Yeah, dibentuknya pemerintahan tentu untuk melindungi hak-hak antar sesama bangsa termasuk pasar, yang dibutuhkan adalah keseimbangan antara ekonomi mikro dan makro ... Budiono sih terlalu banyak ber-teori tapi apakah dia memahamai banyaknya penggusuran terhadap rakyat kecil dan usaha mereka ....
Ign Wibowo, à 08:38 le 31 mai

setuju bahwa "negara" dibedakan dari "rezim." Tetapi yang sering dilupakan orang adalah bahwa manusia modern saat ini terjebak dalam organisasi yang disebut "negara." Kaum anarkhis sering mendengungkan hal ini, dan ingin melawannya. Seperti kata Hirschman, kita punya 3 opsi: exit, voice and loyalty. Opsi "exit" adalah yang terbaik, kita pindah negara atau mendirikan negara baru. Tapi berapa orang bisa melakukan ini?
Jai Marta, à 09:01 le 31 mai

perdebatan yang menarik tentang neolibelisme menjadi menarik ketika terjadinya krisis keuangan kapitalisme global. yang jadi pertanyaanya apakah masyarakat memahami dan mempunyai kesadaran ttg neoliberalisme,atau isu itu sendiri menjadi kepentingan capres????
Coen Husain Pontoh, à 09:09 le 31 mai

@Romo: opsi ketiga itu sangat patut dipertimbangkan. Sulit tapi bukan tidak mungkin.
@Jai: perdebatan ini di beberapa bagian dunia ini sudah dimulai jauh sebelum krisis ekonomi saat ini terjadi. Di Indonesia aja baru mulai menjadi isu publik saat ini. Tentu saja mayoritas rakyat mungkin tidak memahami pengertian neoliberalisme secara konseptual, ... Lire la suite

Jai Marta, à 09:23 le 31 mai
sepakat,menjadi tanggung jawab kita menjelaskan nya, dan ini pun sudah lama kita lakukan proses penyadaran itu,adakah cara yang lebih efektif dan masal utk menjelaskan nya

Goenawan Mohamad, à 09:24 le 31 mai
Yustam: Kita ini sedang memperdebatkan teori, kalau saya tidak salah.

Coen: Itu cuma kutipan dari pidato pendek. Jawaban tentang orientasi mungkin bisa dibaca dari tulisan Boediono yang lebih lengkap, Misalnya tentang "Ekonomi Pancasila" yang ia tulis dengan Mubiarto beberapa tahu yang lalu. Atau nanti kita ikuti statemennya selanjutnya.
Budi Agustono, à 09:28 le 31 mai

Beberapa waktu lalu pernah dilempar isu federalis, memang mendapat reaksi keras, tetapi tidak seluas saat publik memperdebatkan neoliberalisme, padahal sudah lama bangsa ini menganut pasar bebas.
Coen Husain Pontoh, à 09:28 le 31 mai

@Mas Goen: saya kira itu yang lebih baik. Seandainya saya bisa mengakses buku itu sekarang ini.
Goenawan Mohamad, à 09:42 le 31 mai

Romo Bowo: Ada motif "ethical" dalam anarkisme, atau penolakan kepada Negara dan Modal sekaligus. Saya kira cita-cita Marx demikian pula: masyarakat yang komunistis adalah masyarakat di mana Negara sudah melapuk layu. Itu Utopia, tentu, seperti "utopistis"-nya kedatangan Juru Selamat. Tapi seperti datangnya Messiah, Utopia itu terus mendorong kita, mengilhami kita, membantu kita melihat mana yang harus ditolak dan tidak. Sebab itu, saya kira kita bisa tiap kali menjalankan "the politics of fidelity", ala Badiou, bergerak kalau perlu berpindah-pindah, mengambil pelbagai bentuk perlawanan, lewat sarana yang ada ataupun membuangnya. Bersiap kecewa, tapi tidak takluk.
Reky Ricci, à 10:02 le 31 mai

Saya tak sependapat kalau Komunisme itu Utopia, karena utopia mengandaikan manusia itu secara sempit statis, sedangkan Marx mengandaikan manusia itu dinamis-selalu berubah; model kapitalisme terbentuk dari bagan infrastruktur dan suprastruktur, fokus kaum kiri selama ini adalah menyerang infrastruktur dan mendiamkan serangan thd suprastruktur yg terdiri dari Negara, Militer, Agama dan Familia-ninikmamak. Kegagalan rezim2 sosialis selama ini adalah tak adanya serangan sistimatis untuk menghancurkan suprastruktur kapitalis; justru kaum neoliberal yg tampa sadar secara sistematis menghancurkan suprastruktur borjuasi seperti agama, militer, negara dan terutama Familia-ninik mamak....:)
Anto Sangaji, à 10:15 le 31 mai

@ Coen, ga ada yang tidak jelas dari Budiono itu. Hal yng sama juga dia bilang dlm pidato pengukuhannya sbg gurubesar bbrpa thn lalu. Dlm literatur2, dia mewakili pandangan yang melihat korupsi dlm pengertian narrow: penyalah gunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Tidak salah. Ttp, kalo ingin lihat korupsi dlm pengertian luas, hrs dimulai dgn mendudukkant negara sbg alat utk membagi akses publik good (pembagian social resources bagi keuntungan mayoritas rakyat). Dalam sistem kapitalis, negara rentan terhadap korupsi dalam pengertian yang luas ini: kaitannya dengan pasar dan kekuatan modal. Secara sempit, dlm akumulasi modal, kita menyebut sogokan korporasi kepada pejabat pembuat izin, misalnya, sebagai korupsi. Lalu bagmana dgn fungsi negara yng menjaga proses pengerukan kekayan oleh kelas kapitalis dan membawa kekayaan keluar dari negeri2 miskin ke negeri2 kaya?
Di sini letak kritik pendekatan kelas ttng korupsi, yang tidak cukup diturunkan 'pangkatnya' jadi urusan sogok-menyogok, KKN, etc saja.

Soal lain, bagaimana melihat pengaruh pemilih2 kaya dan kelompok2 kepentingan bisnis dalam pemilu?. Satu orang korban Lapindo & Bakrie sama2 punya satu suara, ttp pengaruhnya beda: yang satu bisa menunggang freedom to somewhere, yang satu ga bisa freedom from mud flood.
Roy Abimanyu, à 10:24 le 31 mai

Coen, aku kira dalam konteks negara-rejim dan pasar ada dua hal yang dapat dilihat.
Pertama, negara-bangsa tetaplah negara kapitalis. evolusinya sejak perjanjian westphalia belumlah terlihat mencapai negara yang melenyap. Birokrasi, bank sentral, tentara, kepolisian adalah tipikal dari negara borjuis yang didasari pemisahan antara masyarakat/komunitas dengan aparatus kekuasaan. Artinya, penjelasan berdirinya orde baru sebagai bentuk konsolidasi negara borjuis menjadi lebih operasional untuk memahami karakter rejim-rejim pasca 1998.

Kedua, negara memang memiliki mandat melanggengkan pasar, namun negara juga berperan menciptakan pasar. Berdirinya Orde Baru dan Reformasi sangat berhubungan dengan penciptaan pasar (esensi dari privatisasi). Poin yang bisa ditangkap, dari sisi kewilayahan-waktu (spatial-temporal), akan selalu ada kontinuitas dan diskontinuitas. Kerangka ini mungkin bisa memudahkan dalam memahami bentuk-bentuk akumulasi kapital, dari yang paling asali sampai model imperial
Justinus Prastowo, à 10:55 le 31 mai

Jika kita ambil Boediono sebagai contoh setidaknya melalui Pidato di Sabuga, dan pembedaan "negara" dg "rejim" ini, jawaban Boediono tdk kena, artinya neoliberalisme itu tidak terkait dengan "ada atau tidak adanya negara", maksud saya, apakah saya neolib atau tidak, tak bisa saya jawab hanya dengan mengatakan "saya tidak percaya 100 persen pd mekanisme pasar dan menganggap negara tetap dibutuhkan". Sama dg ketika Miranda Gultom selama 42 thn tdk pernah dengar apa itu neolib, dan Sri Mulyani yg bilang bahwa cukup 5 menit baca APBN akan tahu kita bukan penganut paham liberal. Ini krn kesalahan 'common-sense', seolah dg memasukkan negara maka paham neoliberal tidak ada lagi dan tuduhan digugurkan.Yg perlu dikuliti adalah soal paham, bagi saya ini problem ideologi, dan krn ia ideologi, maka tak harus selalu menunjuk contoh, seperti baca APBN.
Agung Nugroho, à 11:01 le 31 mai

bung coen aku share ya tulisanmu via FB-ku biar jaringan yg di student juga bisa baca...txs
Reky Ricci, à 11:14 le 31 mai

Saya setuju neoliberalisme diberlakukan di negeri semi feodal seperti Indonesia, soalnya mereka menjalankan agenda "Revolusi Kebudayaan" tampa label komunis Maois.....:)
Soalnya mereka menimbulkan akibat yg sama seperti yg dilakukan Mao dlm revolusi kebudayaan, melahirkan anak-anak tak tahu adat, melecehkan tradisi, gila teknologi dan mecerabut ikatan individu dengan famili-klan-suku-ninik mamak

Goenawan Mohamad, à 12:21 le 31 mai
Saya kira kita semua perlu membaca baik-baik kembali Marx dulu, deh, untuk berbicara tentang Marxisme, "ideologi", "Negara" --dan tak kurang dari itu, kita telaah juga sejarah negara dan ekonomi Indonesia. Saya ingin belajar lagi sebelum ikut diskusi ini.

Ibrahim Isa, à 14:03 le 31 mai
Betul Mas Goen,

Banyak orang bilang, ilmu dan praktek ekonomi itu, sejak beheula tidak mudah dimengerti.Setiap aliran punya analisis, dalil, kritik dan ramalannya sendiri!
Tetapi cabang ilmu itu bukan sesuatu yang tak bisa disentuh. Bukankah, kita hidup dari situ dan bergelimang di situ. Mau enggak mau, memang harus belajar lagi. Harus kebet-kebet buku lagi.

Bicara ilmu Marxisme, patut dicatat salah satu 'hasil' Reformasi:
Makin banyak buku-buku marxis atau sosialis non-marxis, yang semua itu banyak 'menguliti' kapitalisme maupun neo-liberalisme. Bahkan Weekly Time Magazine (AS) dalam nomor khusus bergambar Marx di kulit muka, mengakui bahwa banyak analisis dan kritik Marx terhadap kapitalisme masih relevan.

Mau info rinci - tilpun saja Pak Joesoef Isak. Karya-karya klasik Marx-Engels, yang diterjemahkan Oei Hay Djoen, bukankah Hasta Mitra yang terbitkan? .
Salam hangat,

Isa

Adi Sucipto, à 15:33 le 31 mai

Bang tak share ke tmn2ku ya biar lbh kenal ma neolib...

Sonny Mumbunan, à 16:13 le 31 mai
Poin beda "negara" dan "rejim" itu, dan peran mereka, sangat menarik.

Sebagai tambahan: Keberadaan Bank Sentral, bukti pasar yang benar-benar kompetitif tidak ada. Bank Sentral adalah regulator. Kehadiran BS, seturut pendapat Justinus, bukan berarti negara "neoliberal" hilang, seperti 5 menit baca APBN itu. Tapi, yang perlu dilihat, apa peran BS dalam negara. Sama pula, tanpa melihat peran kebijakan (=dedikasi kepentingan ekonomi-politik dibaliknya), misalnya, orang kesulitan membedakan pencabutan subsidi BBM (untuk liberalisasi sektor energi) dengan pemberian BLT (juga untuk melumasi liberalisasi sektor energi). Orang bingung, kok ada cabut subsidi negara, tapi sekaligus ada subsidi negara. Kebingungan yang tak perlu: kedua kebijakan itu bermuara pada liberalisasi sektor energi. Dus orang tak perlu bingung pula, mengapa IMF tak setuju pajak di Batam.
Untuk Coen: gimana supaya solusi bagi "negara" (yang dikritik itu) lebih superior ketimbang "negara" di e.g. USSR dan Cina?

Reky Ricci, à 19:42 le 31 mai
Sudah jelas Bank Sentral dimanapin berpihak pada pemilik uang, contohnya ada 10 orang pemilik uang 1 milyar komplein minta tolong bersamaan dgn 1000000 orang pemilik uang 1juta juga komplen minta tolong, yg mana yg ditolong Bank Sentral? Pastilah yg punya miliaran, credit worthy katanya; akibatnya 1000000 orang dibiarkan bangrut dan yg punya miliaran bisa dikasih kredit lunak; contoh GM dan AIG versus ribuan usaha kecil bangkrut di USA skarang ini, salah??

Reky Ricci, à 19:48 le 31 mai
Lantas agunannya yg sudah overprice dibilang toxic asset dan mau dijual lagi, trus si calon pembeli membeli dgn duit utang juga, canggih kan

Rahman Andi Mangussara, à 21:41 le 31 mai
Saya banyak menemukan artikel tentang tema ini (neoliberalisme) dari dua sudut pandang yang berseberangan: pendukung dan anti, tapi masing-masing di kandangnya sendiri, maksud saya dengan kelompok masing-masing.

Misalanya, Aria Perdana dan Arianto Patunru membuat note sendiri di komunutasnya sendiri. Coen dan kawan-kawan juga membuat hal yang sama.
Nah, kenapa diskusi yang mencerahkan ini tidak disatukan, tentu saja di FB. Bagaimana mas coen?

tabik
Tia Manoppo, à 22:05 le 31 mai

@ Mas Goen, tulisan anda di Koran Tempo tentang neolib menarik, tetapi sikap anda mendukung kenaikan BBM tahun 2005, sulit diterima dari sisi kontra neolib. Apakah ini yang anda maksud dengan bergerak dan perlu berpindah-pindah gaya Badiou ?.
Justinus Prastowo, à 22:16 le 31 mai

@bung Rahman,
Ide yg bagus dan patut ditindaklanjuti.Dari "mazhab" kami pun siap jika seandainya disediakan forum untuk mendiskusikan ini secara ilmiah, krn memang ini menjadi konsern kita bersama.

Justinus Prastowo, à 22:19 le 31 mai
@Mas Goen, ajakan utk belajar itu tentu sangat baik. Sekedar "mengingatkan", entah benar atau tidak, konon Anda yg memoles pidato Boediono? sedikit saja kita cermati teksnya.

1. Korupsi bukan hanya tindakan yang tak bermoral.
2. Korupsi juga menimbulkan ketidakadilan yang menggerogoti efektivitas negara.

3. Padahal kita memerlukan peran negara.
4. Perekonomian Indonesia tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pasar bebas.

dari kalimat ke 2 ke kalimat 3 dan 4, tidak nyambung (tdk koheren), dan membawa logika yg berbeda. Dari sini saja kita pantas meragukan, tentu saja keraguan ala "cartesian" yg bisa dipertanggungjawabkan.
Nano Estananto, à 23:24 le 31 mai

Menarik jika dicermati bahwa semua UU yang bernuansa neolib telah diloloskan oleh DPR hasil Pemilu 2004 yang komposisi kursinya: Golkar 129, PDIP 109, PPP 58, Partai Demokrat 57, PAN 53, PKB 52, PKS 45, dst.
Liberalisasi Penanaman Modal, SDA, Pendidikan Nasional, Migas, dimulai dari UU-UU hasil persetujuan DPR ini :-)

Sekarang orang-orang yang sama membersihkan dirinya dari kata-kata neolib? Betapa mudahnya rakyat kita jadi pelupa!
Soe Tjen Marching, à 02:07 le 1 juin

OK, negara kebangsaan harus diperkuat. Tetapi negara kebangsaan hanya dapat diperkuat dengan pengelolaan negara oleh pemerintahan yang bersih, tidak diganggu KKN. Tapi, apa yg menjamin bila pihak privat mengelola SDA, lalu mereka juga tidak KKN?
Kuyazr Macnamara, à 02:08 le 1 juin

lieur euyy...hehehe..
Soe Tjen Marching, à 02:10 le 1 juin

Jadi inget John Howard yg katanya pro-neoliberal & demen meringankan pajak. Tapi, ternyata dia yang membawa pajak bernama GST - dengan ini, rakyat kecil lebih terbeban & orang yang berpenghasilan tinggi dapat keringanan!
Rezki Anindhito, à 05:25 le 1 juin

Salah satu masalah dalam hubungan negara dan pasar, negara nggak bisa keep up ama inovasi2x di pasar. Peraturan sarbanes oxley muncul, setelah kejadian "inovasi" off balance sheetnya enron dll, demikian juga krisis skrg excessive risk taking kelewat di depan hidungnya negara (SEC).
Coen Husain Pontoh, à 08:25 le 1 juin

@Anto, aku belum baca pula pidato Boediono dalam pengukuhan doktoralnya. Samar-sama aku mendengar bahwa ia percaya demokrasi berkorelasi dengan tingkat kemakmuran ekonomi (cq. ekonomi pasar). Kalau ini benar, ia mengikuti tesis yang didengungkan oleh orang-orang dari Journal of Democracy, macam Larry Diamond. Di banyak tempat, tesis ini tidak terbukti.
Cina, Korsel pra-reformasi, Orba, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Philipina, negara-negara bekas komunis, negara-negara di Amerika Latin pra dan pasca kediktatoran militer, adalah contoh kegagalan tesis ini. Tetapi, bagi mereka yang sudah taklid buta ama tesis ini, pasti akan bilang begini: "benar bahwa Cina dan Singapura adalah dua negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dibarengi dengan kediktatoran politik. Tapi, saya percaya cepat atau lambat kediktatoran politik itu akan tumbang seiring dengan makin luasnya pertumbuhan ekonomi pasar. Seperti Orba-lah yang tak sanggup melawan takdir sejarah ini."

Pada orang macam begini, kita bisa omong apa? Namanya aja udah taklid buta, fakta sejarah bisa dilewatkan begitu saja. Wong Rusia pasca Stalinisme itu, dimana kebijakan neoliberal diterapkan dengan menggunakan metode terapi kejut (shock therapy-thanks to Jeffrey Sachs), pertumbuhan ekonomi melesat tinggi dalam hitungan bulan, kini bukan makin demokratis malah menjadi negara yang disebut "State-bureaucratic-oligarhic Mafia complex and Bonaparte." Lalu kemudian ada istilah baru yang lucu "Kediktatoran Kapitalis," dimana yang dirujuk adalah Cina dan Rusia (Singapura rasanya tidak dimasukkan), untuk kemudian dihadapkan dengan "Demokrasi Kapitalis" yakni USA dkk. Macam-macam saja.
@Roy dan Justinus: makasih banyak atas tambahan penjelasannya.

@Sonny: aku agak kurang jelas dengan soal ini, "Untuk Coen: gimana supaya solusi bagi "negara" (yang dikritik itu) lebih superior ketimbang "negara" di e.g. USSR dan Cina?" Bisa lebih dijabarkan, takut aku keliru meresponnya.
@Tjen: kontradiksi macam begitu sayangnya memang sering dilewatkan, karena asumsi yang mereka pegang sejak awal adalah "Privat is better than publik." Kasus Howard itu persis dengan kasus Reagan di AS.