SPARTAN SUMUT

Yesterday at 9:19pm
Rudi Hartono

Pada tanggal 9 Juli lalu, capres SBY sudah menyampaikan pidato kemenangan di hadapan seluruh media massa. Padahal, seperti kita ketahui, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pejabat resmi untuk urusan ini, belum juga merampungkan tugasnya; melakukan penghitungan, rekapitulasi, dan finalisasi. Tanpa merasa sedikitpun berdosa, SBY-Budiono lupa bahwa mereka memenangkan pemilu tanpa demokrasi sedikitpun.


Pada pemilu legislatif lalu, begitu banyak orang yang tercengan ketika Partai demokrat berhasil menaikkan perolehan suaranya tiga kali lipat atau 300%, sesuatu yang sangat sulit terjadi bila ada kompetisi politik yang demokratis. Dan sekarang ini, kemenangan SBY-Budiono, yang oleh semua lembaga survey ditaksir sekitar 60%, juga merupakan hal yang aneh, karena tidak disertai sebuah rasionalisasi ilmiah dari pemikiran politik manapun.

Baiklah, dalam artikel ini, saya mencoba mengangkat sejumlah arsitek yang bekerja di belakang layar, yang punya kontribusi besar kepada kemenangan SBY-Budiono. Mungkin, dalam beberapa hal, kelompok-kelompok inilah yang menjadi “invisible hand”nya SBY-Budiono untuk memenangkan pilpres.

Korporasi global dan Institusi Keuangan Internasional

Sejak memerintah, SBY merupakan presiden yang begitu bersahabat dengan kebijakan neoliberal. Mungkin, hal itu pula yang menyebabkan dirinya (pen, SBY) menjadi “the God Boy” bagi perusahaan raksasa dunia dan institusi keuangan internasional. The Times of India pernah mencatat, SBY adalah presiden yang dianggap paling ramah terhadap investasi asing.

Meski belum memegang bukti “otentik”, tapi kuat dugaan bahwa mereka inilah yang menjadi kekuatan terbesar di belakang SBY, terutama dalam hal financial. Seperti diketahui, SBY-Budiono tercatat sebagai capres paling miskin, tapi tercatat memiliki dana kampanye paling besar, yaitu Rp. 20 milyar. Kita pun akhirnya mengetahui, iklan kampanye SBY tersebar dimana-mana; TV, surat kabar, billboard, hingga alat peraga yang menyesaki setiap sudut negeri ini.

Selain itu, beberapa investor asing sangat memuji rencana presiden SBY untuk membersihkan nepotisme dan kronisme. Menurut SBY, pemerintahannya yang lalu masih diwarnai konflik kepentingan diantara para anggota kabinet dan pejabat negara yang terlibat bisnis. Untuk itu, SBY berjanji bahwa jika dia terpilih kembali, dia akan menyingkirkan kelompok kepentingan itu, dan menggantikannya dengan teknokrat.

Bagi investor asing, Indonesia masih merupakan surga “terbesar” bagi pengembang biakkan modal mereka. Selain jumlah tenaga kerja yang besar dan berupah murah, Indonesia juga punya sumber daya alam yang melimpah, pasar yang besar, dan birokrasi yang penurut (baca, inlander). Tidak heran, meskiun investasi asing sempat merosot dalam beberapa tahun terakhir, tapi akan segera meningkat pada pertengahan 2009 ini, sekitar US$ 5,39 juta.

Bukan itu saja, pada tahun ini juga, dua raksasa industri dunia, yakni Volkswagen AG dan British American Tobacco PLC, sudah mengumumkan rencana investasi baru di negeri ini, segera setelah Yudhoyono kembali terpilih.

Selanjutnya, pujian juga datang dari institusi keuangan dunia. Selain IMF dan Bank Dunia yang memuji-muji sikap bersahabat SBY dan administrasinya—khususnya menteri keuangan, Sri Mulyani—dalam memperlakukan pasar financial, pujian juga datang dari sejumlah perusahaan financial dan lembaga investasi, seperti Goldman Sachs. Bahkan, sehari sebelum pemilihan, Goldman Sachs telah menaikkan peringkat Indonesia dalam hal iklim investasi, sebuah sinyal persahabatan, tentunya. Selain itu, Moody investor service juga segera menaikkan peringkat Indonesia dari “stabil” menjadi “baik”.

Dan bagi pemerintah AS, kemenangan SBY dapat diilustrasikan sebagai kemenangan seorang gubernur mereka di pemilu lokal. Dalam segala aspek, politik luar negeri Indonesia dibawah Yudhoyono selalu mensupport kepentingan AS, bahkan dalam forum-forum internasional yang berhadapan dengan dunia ketiga. Tidak heran, pada april yang lalu, Hillary Clinton menyampaikan pujian kepada SBY. Menurut Hillary, pemerintahan SBY merupakan sekutu terpenting AS dalam “perang melawan terorisme”.

Lembaga Pelaksana Pemilu dan Aparatus Pemerintahan

Dalam pemilu legislatif lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menjadi pihak tersendera mengenai kecurangan pemilu. Pada saat itu, KPU dianggap bermasalah karena beberapa hal; tidak mempersiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT), pelaksaan pemilu yang semrawut, dan KPU yang kurang independen (netral).

Bagi sejumlah pihak, kecurangan terbesar berpangkal kepada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Selain persoalan pengabaian dan penghapusan hak politik rakyat, DPT telah menjadi dasar dari berbagai modus operandi kecurangan, seperti penggelembungan suara, manipulasi, dan sebagainya.

Dalam pilpres ini, KPU dengan “sengaja” tidak mempersiapkan DPT dengan baik. Padahal, untuk menjalankan pemutakhiran data, KPU diberi uang operasional oleh negara sebesar Rp. 3 trilyun. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya 1999 dan 2004, rumah-rumah penduduk masih ditempeli “sticker” bergambar KPU dan nomor pemilih, sementara pada pilpres ini, hal itu tidak terjadi sama sekali.

Selain dicerca soal DPT, KPU juga dinilai bersikap tidak netral (baca, independen). Beberapa hari menjelang pilpres, KPU mengeluarkan spanduk sosialisasi yang menganjurkan contreng nomer dua. Selain itu, KPU juga mengeluarkan spanduk sosialisasi yang mendukung pilpres satu putaran. Ini merupakan bukti nyata.

Selain itu, berdasarkan SMS yang beredar luas (yang katanya dikirimkan oleh George Aditjondro) bahwa tim sukses SBY-Budiono (Fox Indonesia) sudah menguasai bagian programmer dan data entry KPU.

Di pihak lain, keterlibatan apparatus negara seperti TNI, POLRI, dan BIN juga sangat nyata pada pilpres ini. Pada beberapa hari yang lalu, menjelang pilpres, polisi berkali-kali merepresi aksi-aksi anti neoliberalisme, terutama jika bertepatan dengan kampanye SBY-Budiono. Selain itu, di Balikpapan, Polisi juga membubarkan kampanye Mega-prabowo karena bertepatan dengan kedatangan SBY. Padahal, jika mengacu pada jadwal resmi, hari itu memang merupakan jadwal kampanye tim Mega-pro.
Selain itu, meskipun analis politik seringkali mengulang-ulang bahwa kemenangan SBY adalah karena politik pencitraan, maka itupun tidak bisa disebut sebagai penyebab tunggal. Menurut saya, kemenangan ini ditopang oleh sebuah teknik penguasaan territorial yang mantap, dan Partai demokrat dan PKS belum bisa melakukan hal ini. Partai demokrat tidak punya struktur mengakar hingga ke teritori dan menancap kebawah, sementara PKS baru berpusat di perkotaan. Dalam sejarah Indonesia, militer lah salah satu kekuatan politik yang mempunyai penguasaan territorial hingga ke RT dan RW. Jadi, kuat dugaan bahwa ada keterlibatan apparatus negara, khususnya TNI/Polri, dalam menyumbang kemenangan bagi kubu neoliberal, SBY-Budiono.

Lembaga Survey

Kemenangan SBY-Budiono juga tidak lepas dari kerja-keras dari berbagai lembaga survey. Seperti diketahui, lembaga survey berhasil menjaga opini publik mengenai popularitas SBY-Budiono. Caranya, lembaga survey terus menerus memasang survey mengenai popularitas kubu neolib ini “tertinggi” di banding pesaingnya.

Dalam sebuah diskusi, Dr. Jeffrey Winters dari Northwestern University pernah mengatakan, pihaknya meragukan akurasi dan viliditas hasil survey-survey di Indonesia. Ia mengatakan, lembaga survey di Indonesia tidak pernah melakukan “random spot check” di lapangan setelah survei dilakukan untuk memastikan apakah pengambilan data betul-betul dilakukan di lapangan. Selain itu, menurutnya, lembaga survey di Indonesia tidak pernah netral dan independen, karena “kantong” mereka bergantung dari dana para kliennya.

Sebelumnya, Lembaga Survey Indonesia (LSI) pimpinan Syaiful Mujani mengaku bahwa keseluruhan surveinya mengenai elektabilitas capres-cawapres Pilpres 2009 dibiayai oleh Fox Indonesia. Sedangkan diketahui Fox Indonesia merupakan konsultan kampanye SBY-Boediono. Ini hanya satu contoh.

Sama halnya dengan pooling, yang ditayangkan pada saat debat capres dan cawapres, sama sekali tidak mencerminkan perolehan suara dari SMS yang sebenarnya. Jadi, jangan pernah berharap bahwa perolehan suara melalaui SMS itu merupakan hasil SMS dari para pemirsa. Semuanya itu telah diatur, terutama oleh mereka-mereka yang bekerja di belakang layar. Pada sebuah email di milis KAHMI diketahui, bagaimana pihak penyelenggara pooling (Media dan provider) bisa mengontrol SMS yang masuk, dan mengarahkannya untuk memenangkan capres tertentu. Untuk diketahui, seperti dituliskan di email itu, SBY-Budiono memenangkan pooling SMS dengan membayar sebuah perusahaan content provider dan menyiapkan sedikitnya 50 modem, dimana 1 modem berisi 5 -10 juta pulsa.

Cara kerja lembaga survey dan pooling dalam mempromosikan demokrasi liberal dan mempermaikan partisipasi politik rakyat, sudah pernah saya tuliskan dalam artikel saya berjudul “demokrasi di Kontes Britain’s Got Talent”. Tapi, hal ini akan saya uraikan lebih lanjut mengenai pembahasan peran media.

Hanya sehari setelah pemilu, lembaga survey sudah melangsir sebuah hasil akhir dari sebuah pemilu, yang diperoleh dari metode penghitungan cepat (Quick count). Meskipun hasil quick count berbeda tipis dengan hasil perhitungan manual KPU, seperti pada pemilu legislatif lalu, tapi itu bukan jaminan bahwa angka-angka yang disajikan benar adanya. Sebagai misal, pada tahun 2004, ketika syarat suara partai untuk pengajuan capres adalah 7%, maka suara partai demokrat pun benar-benar berkisar 7 %. Dan sekarang ini, ketika syarat pengajuan capres adalah 20%, maka perolehan suara partai demokrat pun melebihi 20%. Dan sekarang ini, ketika kubu SBY memaksakan pilpres satu putaran, maka hasil quick count pun bertengger di sekitar 60%. Apakah ini kebetulan atau rekayasa? Hanya tuhan dan kubu SBY yang tahu.

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dari hasil quick count ini; pertama, hasil quick count berupaya mengkondisikan kemenangan SBY dalam persepsi masyarakat. Jadi, misalnya, kalaupun terjadi manipulasi perolehan suara dalam penghitungan KPU, rakyat sudah punya pegangan bahwa SBY adalah pemenang, dan mereka tidak akan terbawa “provokasi” pihak oposisi atau pesaing SBY. Kedua, hasil “quick count” yang sebagian besar mengunggulkan SBY-Budiono, akan memperkecil ruang bagi munculnya gerakan protes terhadap pelaksanaan pilpres. Dengan berpegang pada hasil survey, kubu SBY-Budiono sangat mudah menggirim persepsi publik bahwa mereka yang memprotes kecurangan pemilu hanyalah barisan “sakit hati”.

Keberpihakan Media

Media memberikan kontribusi penting kepada kemenangan SBY-Budiono bukan hanya pada detik-detik terakhir menjelang pilpres, tapi sudah berlangsung lama saat media selalu memposisikan baik pemerintahan SBY. Sebagai misal, ketika pemerintahan SBY mengeluarkan kebijakan kurang populer, dan mengundang gerakan protes dimana-mana, media turun tangan mengatasi persoalan dengan memanipulasi keadaan dan mendiskreditkan oposisi dan gerakan protes.

Memang, menjelang detik-detik terakhir pilpres dan beberapa hari setelah pilpres, media memperlihatkan dukungan nyata terhadap kubu neoliberal, SBY-Budiono. Pada masa kampanye lalu, beberapa TV swasta nasional menolak iklan kampanye Mega-Prabowo yang tajam mengeritik kebijakan neoliberal pemerintah berkuasa, padahal iklan ini sudah lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF).

Pada kenyataannya, beberapa TV swasta nasional tersebut menyiarkan pidato SBY yang berisikan kampanye politik, dengan durasi yang cukup panjang. Mungkin itu beberapa pihak menyebut ini sebagai bentuk “kecolongan”, tapi kok kejadian seperti ini terjadi berulang kali.

Paska pilpres, dimana KPU belum mengumumkan sang pemenang, media secara bersahut-sahutan telah menobatkan SBY-Budiono sebagai pemenang pilpres, hanya dengan berpegang kepada hasil quick count. Selain itu, media tidak jarang melempar sinisme dan pandangan negatif terhadap protes-protes pesaing SBY mengenai kecurangan pemilu. bahkan, jika anda menyaksikan beberapa tayangan TV swasta nasional (khususnya TV one dan Metro TV), dan terkadang dengan nada mengejek, mereka menganjurkan kepada pihak yang kalah agar legowo untuk mengakui kekalahan dan mengutamakan kepentingan bangsa.

Dalam beberapa kejadian terakhir ini, saya mencatat beberapa hal;

pertama, media telah berpihak kepada kaum elit dan pebisnis besar. Dalam pro-kontra neolib, misalnya, media terlihat jelas mendiskreditkan kelompok anti-neoliberal sebagai pendukung kubu kandidat tertentu. Selain itu, media juga tidak jarang menghakimi “program-program kerakyatan” yang diajukan kandidat diluar SBY-Budiono, sebagai sekedar janji politik belaka. padahal, seharusnya memberikan tempat kepada kandidat dan rakyat untuk memperdebatkan program tersebut, mengikat kontrak politik, hingga mengontrol janji-janji ini.

Di rakyat merdeka, misalnya, pada edisi 28 juni 2008, diangkat pemberintaan mengenai kampanye Mega-pro di gelora Bung karno, kemudian ditambahkan sebuah berita photo yang kurang baik, dimana Mega dan prabowo kelihatan sedikit miring kedepan (baca, terdorong kedepan) karena mobil bus di rem, sepertinya. Sementara itu, pada sisi bagian bawah, terdapat berita gambar Budiono sedang meminta air putih, yang mengesankan Budiono sebagai orang sangat sederhana. Dalam hal pemberitaan pun demikian, sering sekali saya menemukan nada sinis terhadap program capres di luar SBY-Budiono, terutama program yang anti neoliberal dan program yang berbau kemandirian bangsa. Sebaliknya, mereka sering mengulas soal kesederhanaan hidup pribadi SBY dan Budiono.

Kedua, dalam beberapa hal, media aktif mendepolitisasi kehidupan politik rakyat, dengan melemparkan sinisme dan antipati terhadap hal-hal yang berbau politik. Di kolom-kolom media cetak, kita tidak akan kesulitan menemukan pujian yang berlebihan terhadap angka golput yang besar, serta menurunnya kepercayaan rakyat terhadap para politisi dan partai politik.

Media begitu aktif menanamkan konsumtifisme atau konsumerisme. Ini bukan saja untuk memicu konsumsi, sehingga tercipta proses akumulasi profit berkelanjutan, tapi juga bertujuan untuk membunuh nilai-nilai kolektifisme, sosial, dan hal-hal yang berbau ideologi.


Sebetulnya, beberapa faktor lain juga terindikasi menguntungkan atau memberi kontribusi kepada kemenangan SBY, seperti LSM/NGO. Dalam beberapa kasus, ada beberapa LSM yang memang secara terang-terangan mendukung SBY, khususnya LSM pemerintah seperti LIRA (Lumbung Informasi Rakyat). Tapi, pada sudut yang lain, beberapa LSM sebetulnya tidak menyampaikan dukungan apapun kepada SBY, tetapi memberikan keuntungan kepada pada kubu neoliberal ini pada penggunaan dan kampanye isu spesifik, khususnya korupsi dan HAM.

Dalam isu korupsi, SBY-Budiono punya komitmen kuat untuk menghabisi korupsi. Tapi, disini, tekanan pemberantasan korupsi ala SBY bertujuan untuk menciptakan iklim yang baik bagi investasi, untuk menyenangkan investor. Sebaliknya, rakyat berharap agar pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya bisa menyelamatkan keuangan negara, sehingga dapat dipergunakan membiayai kesejahteraan rakyat. Hanya saja, dalam putaran kampanye pemilu, isu ini dapat dicolong kubu SBY-Budiono untuk mendukung kampanye pemerintahan bersihnya.

Sementara pada isu HAM, seperti yang kita perhatikan, tekanan utamanya hanya berputar-putar pada pelanggaran HAM di kurun waktu 1996-1998, tidak menyeluruh, dan kurang menyebut andil Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, perspektif HAM yang diungkapkan sangat sempit, dan tidak menjangkau pada persoalan-persoalan hak ekosob. Akhirnya, kejadian-kejadian atau penindasan ekonomi dibawah neoliberal, seperti pembakaran 700 rumah dan penembakan petani Suluk Bongkal, penggusuran PKL dan pemukiman kumuh, serta kejahatan ekonomi lainnya, tidak dimasukkan sebagai bagian dari pelanggaran HAM oleh pemerintahan neoliberal, SBY-Budiono.

Ada yang menarik dalam debat soal hasil pilpres di metro TV, pada hari Kamis (9/7/09), dimana Rachland Nashidik, direktur Imparsial juga menjadi komentatornya. Dia menganggap, bahwa kemenangan SBY-Budiono adalah bukti bahwa rakyat Indonesia bukanlah tipe masyarakat yang cepat lupa (Maksudnya, lupa terhadap kasus pelanggaran HAM Prabowo dan Wiranto).

Rachland lupa bahwa kemiskinan, pengangguran, dan kesengsaraan yang ditumbulkan oleh neoliberal adalah sebuah pelanggaran HAM. Bahkan, mengutip Jeffrey Winter, kemiskinan yang dirasakan oleh ratusan juta orang dan berakumulasi selama bertahun-tahun (sering berakhir dengan bunuh diri) merupakan pelanggaran HAM berat. Selain itu, kecurangan pemilu yang nampak di depan mata, jelas merupakan ancaman nyata terhadap kehidupan demokrasi.

*****

Gambaran diatas masihlah bersifat umum. Ini hanya melukiskan kembali bagaimana permainan-permainan di belakang layar kadang lebih menentukan hasil akhir. Selain itu, saya tidak bermaksud membuat kesimpulan yang tidak berimbang; bahwa kemenangan SBY sepenuhnya terjadi karena faktor –faktor ini, sambil melupakan kelemahan-kelemahan yang juga nampak pada gerakan anti-neoliberalisme.

Dalam kesempatan yang lain, kita juga perlu mendiskusikan kelemahan strategi gerakan anti neoliberal di Indonesia. karena, seandainya ada gerakan anti neoliberal yang cukup kuat, maka peluang kemenangan kubu neoliberal tentu lebih kecil.

RUDI HARTONO, peneliti di Lembaga Pembebasan Media dan Ilmu Sosial (LPMIS), pengelola jurnal Arah Kiri, dan Berdikari Online.

Jakarta - Pernyataan Menhan Juwono Sudarsono yang mengatakan 60 % pemilih mendukung SBY saat Pilpres masih berlangsung dinilai sebagai perbuatan yang tidak fair. Bahkan diendus ucapan Menhan merupakan sandi intelijen.

"Pernyataan itu sandi mungkin dalam intelijen. Yang dimaksudkan untuk mengamankan suara SBY dalam angka-angka itu," ujar Tim Sukses JK-Wiranto Indra J Piliang.

Indra mengatakan dalam diskusi bertajuk 'Mengukur Kualitas Pilpres 2009' di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (10/7/2009).

Menurut Indra, netralitas TNI yang selama ini didengung-dengungkan juga masih memihak incumbent. Padahal Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso menginstruksikan anak buahnya untuk tetap di kandang saat Pilpres.

"Janji untuk menempatkan TNI di barak-barak juga tidak terjadi. Di Papua TNI malah menjaga di belakang TPS," ungkap Piliang.

Dari ditemukannya kecurangan tersebut, tim JK menilai ada ketakutan yang berlebihan dari incumbent. "Kalau mau menang ya menang. Tapi jangan pakai cara seperti ini dong!" cetusnya.

Di tempat yang sama, menanggapi ucapan Indra, kubu SBY-Boediono membantahnya.

"Saya tidak pernah mendengar statement Pak Menhan tersebut. Saya juga tidak melihat ada TNI di sana," ujar Anggota Tim Sukses SBY-Boediono Syarif Hasan, yang juga Ketua FPD DPR ini .

Diskusi tersebut juga dihadiri anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina Sitorus dan tim sukses Mega-Prabowo Arif Budimanta.
( nik / iy )

Nograhany Widhi K - detikPemilu

Jakarta - Sekitar 500 orang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), aktivis 98 dan Prodem akan mendemo Komisi Pemilihan Umum (KPU). Demo akan digelar setiap hari. Mereka menuntut hasil Pilpres dibatalkan karena inkonstitusional.

"Banyak, dari Prodem, angkatan 98, beberapa lagi korban 27 Juli, PDIP, macam-macamlah. Ini sudah nggak bicara partai, ini bicara elemen masyarakat yang kami rajut dalam kesatuan aksi," ujar Koordinator Kesatuan Aksi Tolak Pilpres Inskonstitusional, Budi Mulyawan kepada detikcom, Jumat (10/7/2009).

Menurut Budi, aksi yang akan dilakukan di depan Gedung KPU, pukul 14.00 WIB nanti melibatkan 500 orang. Rencananya aksi ini akan digelar tiap hari dengan jumlah massa yang terus meningkat.

"Targetnya kalau memang nanti bisa difasilitasi bertemu KPU meminta Pemilu yang kemarin dibatalkan. Karena menurut kami itu (hasil Pilpres) inkonstitusional apalagi dengan produk hukum MK terakhir," imbuh pria yang juga menjadi anggota Badan Pemenangan Pemilu PDIP ini.

Menurut Budi, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mencontreng tidak menyelesaikan akar masalah. Daftar pemilih tetap (DPT) masih saja carut marut.

"MK juga tak punya kewenangan dalam regulasi. Kewenangannya cuma meninjau masalah konstitusi dan menyelesaikan sengketa Pemilu Pilpres. Yang mengeluarkan regulasi bukan MK. MK melebihi kewenangannya, karena itu cacat (hasilnya)," gugat Budi.

Bukankah permintaan mencontreng dengan KTP juga disampaikan pihak Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto?

"Ya itu kan rentetan, bukan akar masalah. Ketika DPT bermasalah sehingga timbul rentetan tuntutan lain yaitu masalah KTP. Sampai hari ini DPT bermasalah tapi penyelesaiannya nggak jelas. Keputusan (tentang KTP) itu capres seolah anak kecil yang dikasih kembang gula," jelasnya.( nwk / iy )

Friday, 16 January 2009
PEMATANGSIANTAR (SINDO) – Puluhan massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kota Pematangsiantar berunjuk rasa ke DPRD dan Kantor Wali Kota Pematangsiantar.

Mereka menuntut diterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Koordinator aksi Randy Syahrizal dalam orasinya menyatakan pentingnya Perda Jamkesda segera diterbitkan. Aturan itu memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang luput dari pendataan Jamkesmas. Massa SRMI hanya bisa menyampaikannya di depan pintu gerbang DPRD.Sejumlah petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polresta Pematangsiantar menghadang mereka.Kekecewaan massa SRMI bertambah lagi setelah aspirasi mereka tidak diterima anggota Dewan.

Seusai melakukan aksinya di Gedung Dewan, massa SRMI melanjutkan aksinya di Kantor Wali Kota Pematangsiantar. Delegasi pengunjuk rasa diwakili Randy Syahrizal dan Reynold Sinaga diterima Asisten I Setda Pemko Pematangsiantar Lintong Siagian. Kepada delegasi SRMI,Lintong menyatakan bahwa Pemko Pematangsiantar siap menyikapi aspirasi yang disampaikan pengunjuk rasa.

Bahkan,dia meminta SRMI membantu membuat draf Perda Jamkesda untuk dibahas bersama-sama kembali. Pemko Pematangsiantar juga meminta SRMI mendata masyarakat miskin yang luput dari pendataan Jamkesmas. (ricky hutapea)

Rakyat Miskin Datang, DPRD Siantar "Tidur"
Written by Redaksi Web
Saturday, 17 January 2009 00:49

Nasib orang miskin identik dengan kata "malang". Seperti di Kota Pematangsiantar. Ketika ingin menyampaikan aspirasi, Jumat (16/1) tak seorangpun anggota DPRD Pematangsiantar bersedia "menampung".

Saat itu mereka hanya bisa menjerit, dan menyaksikan sikap dewan yang masih juga "tidur", saat berurusan dengan kepentingan rakyat miskin. Tak satupun anggota dewan terlihat hadir di kantornya.

Sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan orang miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi gedung DPRD Pematangsiantar. Sayang, SRMI hanya berhadapan dengan Sekwan Magmuis Manjerang, yang tidak dapat mengambil kebijakan apapun, terkait tuntutan SRMI.


Kehadiran orang orang miskin ini, memang dipandang sebelah mata oleh elit politik dan elite pemerintahan di Pematangsiantar. Mereka hanya diperbolehkan berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPRD dan didepan kantor Walikota.

Tetapi, ketika kelompok lain yang berdemo, terlihat bebas bebas saja keluar masuk pintu gerbang DPRD maupun kantor Walikota. Hal ini terjadi ketika unjuk rasa beberapa waktu sebelumnya. Bahkan pernah, ada massa yang diduga dari kelompok elite penguasa, dengan beraninya menyegel kantor dewan.

Dalam aksi unjukrasa kemarin, sesungguhnya tuntutan SRMI merupakan hal yang patut untuk diperhatikan oleh eksekutif maupun legislatif.

Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan pendataan ulang tentang peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Mereka mendesak dewan menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) tentang Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

Dalam pandangan SRMI yang dikordinir Randy Sahrizal, dana untuk Jamkesmas disediakan pemerintah pusat sebanyak Rp 4,6 triliun. Dana sebanyak itu untuk menggratiskan 76,4 juta rakyat miskin berobat, ketika sedang sakit.

Namun yang menjadi masalah, masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tidak terdata sebagai peserta Jamkesmas. Karena itu, SRMI mendesak pemerintahan di Kota Pematangsiantar untuk menampung anggaran jaminan kesehatan rakyat miskin di APBD (Anggaran Pendapatan Daerah).

Puluhan massa SRMI hanya bisa menyampaikan aspirasi di batas pintu gerbang gedung dewan dan kantor walikota Pematangsiantar.

Â

M Gunawan Purba - Lintong Siahaan | Global | Pematangsiantar

Berdikari
Online, Siantar : siapa bilang rakyat miskin hanya
bisa demonstrasi tanpa mengajukan solusi. Hari ini, sekitar 40-an rakyat miskin
yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Siantar, menggelar
aksi massa di depan kantor Pemkab dan DPRD Siantar sambil membawa
proposal alternatif berupa draft Perda Jamkesda. Seperti diketahui, sebelumnya
SRMI Siantar sudah menggelar aksi, dimana mereka menuntut Pemkab dan DPRD
Siantar untuk membuat perda Jamkesda. Perda ini, menurut mereka, diharapkan
akan menjadi payung hukum untuk menjamin hak-hak rakyat miskin memperoleh akses
terhadap kesehatan gratis. Aksi ini dipimpin oleh Randy Syahrizal yang juga Caleg dari Partai Bintang Reformasi (PBR).

SPARTAN SIANTAR - SIMALUNGUN LAKUKAN LONGMARCH

Info terbaru SPARTAN:
Sebanyak 12 Relawan SPARTAN, 5 diantaranya adalah Caleg Partai Bintang Reformasi (PBR) mengadakan Longmarch (Aksi Jalan Kaki) untuk ke 6 kalinya, dengan membagikan selebaran dari rumah kerumah dan perkampungan. kali ini dengan jarak tempuh 97 Km, dimulai dari Haranggaol, Seribu Dolok, Rakut Besi, Tiga Runggu, Raya dan Siantar, dengan memakan waktu 4 hari. aksi ini juga diikuti oleh:

1. RANDY SYAHRIZAL, Caleg PBR utk DPRD Siantar, Dapem 1, No. 2
2. SOFYAN SAURI, Caleg PBR utk DPRD Sumatera Utara, Dapem Sumut 9, No. 5
3. DAVIDSON SILALAHI, Caleg PBR utk DPRD Simalungun, dapem 5, No. 5
4. FRANSISKUS SILALAHI, Caleg PBR utk DPRD Simalungun, dapem 3, No. 5
5. JAKPAR, Caleg PBR utk DPR-RI, Dapem Sumut 3, No. 4

baca selengkapnya di:

http://randy-syahrizal-stn.blogspot.com, atau http://berdikari online.com

trims,
RANDY SYAHRIZAL
0812 6026 9580SPARTAN NEwS