SPARTAN SUMUT

Rakyat Miskin Datang, DPRD Siantar "Tidur"
Written by Redaksi Web
Saturday, 17 January 2009 00:49

Nasib orang miskin identik dengan kata "malang". Seperti di Kota Pematangsiantar. Ketika ingin menyampaikan aspirasi, Jumat (16/1) tak seorangpun anggota DPRD Pematangsiantar bersedia "menampung".

Saat itu mereka hanya bisa menjerit, dan menyaksikan sikap dewan yang masih juga "tidur", saat berurusan dengan kepentingan rakyat miskin. Tak satupun anggota dewan terlihat hadir di kantornya.

Sekitar pukul 10.00 WIB, puluhan orang miskin yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) mendatangi gedung DPRD Pematangsiantar. Sayang, SRMI hanya berhadapan dengan Sekwan Magmuis Manjerang, yang tidak dapat mengambil kebijakan apapun, terkait tuntutan SRMI.


Kehadiran orang orang miskin ini, memang dipandang sebelah mata oleh elit politik dan elite pemerintahan di Pematangsiantar. Mereka hanya diperbolehkan berunjuk rasa di depan gerbang gedung DPRD dan didepan kantor Walikota.

Tetapi, ketika kelompok lain yang berdemo, terlihat bebas bebas saja keluar masuk pintu gerbang DPRD maupun kantor Walikota. Hal ini terjadi ketika unjuk rasa beberapa waktu sebelumnya. Bahkan pernah, ada massa yang diduga dari kelompok elite penguasa, dengan beraninya menyegel kantor dewan.

Dalam aksi unjukrasa kemarin, sesungguhnya tuntutan SRMI merupakan hal yang patut untuk diperhatikan oleh eksekutif maupun legislatif.

Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan pendataan ulang tentang peserta Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Mereka mendesak dewan menerbitkan Perda (Peraturan Daerah) tentang Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah).

Dalam pandangan SRMI yang dikordinir Randy Sahrizal, dana untuk Jamkesmas disediakan pemerintah pusat sebanyak Rp 4,6 triliun. Dana sebanyak itu untuk menggratiskan 76,4 juta rakyat miskin berobat, ketika sedang sakit.

Namun yang menjadi masalah, masih banyak ditemukan rakyat miskin yang tidak terdata sebagai peserta Jamkesmas. Karena itu, SRMI mendesak pemerintahan di Kota Pematangsiantar untuk menampung anggaran jaminan kesehatan rakyat miskin di APBD (Anggaran Pendapatan Daerah).

Puluhan massa SRMI hanya bisa menyampaikan aspirasi di batas pintu gerbang gedung dewan dan kantor walikota Pematangsiantar.

Â

M Gunawan Purba - Lintong Siahaan | Global | Pematangsiantar